REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia menyetujui pinjaman Pemerintah Indonesia sebesar 300 juta dolar AS atau sekitar Rp 5,02 triliun pada Jumat (20/3). Pinjaman ini sebagai bentuk dukungan Bank Dunia terhadap upaya Pemerintah Indonesia mereformasi sektor keuangan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah penting untuk memperkuat sektor keuangan dalam beberapa tahun terakhir. "Khususnya pengawasan keuangan dan pengelolaan dan di masa krisis," tuturnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Senin (23/3).
Sekarang, Luky menambahkan, percepatan reformasi perlu dilakukan lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi. Semua dilakukan tanpa mengabaikan stabilitas. Hal ini diperlukan untuk membiayai kurangnya infrastruktur dan memperluas peluang ekonomi bagi individu maupun usaha di Indonesia.
Pinjaman akan disalurkan ke tiga bidang kebijakan utama. Pertama, menambah ukuran sektor keuangan Indonesia dengan memperluas jangkauannya, memperluas produk pasar keuangan, dan memobilisasi tabungan jangka panjang. Hal ini akan meningkatkan ketersediaan dana dan akses terhadap peluang keuangan bagi individu dan perusahaan.
Kedua, meningkatkan efisiensi sektor keuangan dengan menjadikan praktik keuangan lebih transparan, andal, dan berbasis teknologi. Hal ini akan menguntungkan individu maupun perusahaan dengan membantu menyalurkan tabungan untuk peluang investasi paling produktif dengan cara lebih murah, cepat, dan aman.
Ketiga, memperkuat ketahanan sektor keuangan untuk menahan guncangan, di antaranya dengan memperkuat kerangka kerja resolusi, mempromosikan praktik keuangan berkelanjutan, dan membangun mekanisme keuangan risiko bencana. Langkah ini akan mendukung Indonesia dalam perlindungan untuk masyarakat dan aset jika terjadi guncangan.
Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menilai fundamental makroekonomi Indonesia masih terus kuat. Salah satu indikatornya terlihat dari tingkat kemiskinan negara yang telah mencapai satu digit atau tingkat terendah yang pernah ada.
Namun, Satu menilai, penting untuk melindungi mereka yang masih berjuang mencapai keamanan finansial kelas menengah. "Sektor keuangan yang sehat dan berfungsi dengan baik sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan Indonesia serta mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi pemerintah dan pengentasan kemiskinan, terutama di tengah kondisi global yang terus menantang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika