REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta membekukan seluruh sistem transportasi publik ke luar Jabodetabek. Tujuannya guna mencegah penyebaran Covid-19 ke daerah lain.
“Sambil menunggu kebijakan pemerintah yang lebih komprehensif untuk meminimalisasi interaksi antarmanusia, baik melalui social distancing yang diperketat, karantina terbatas atau karantina wilayah, kami mendesak Kementerian Perhubungan menghentikan pergerakan orang ke luar dari Jabodetabek dengan membekukan semua transportasi publik," kata Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3).
Isyana menyebut Jabodetabek merupakan pusat penyebaran Covid-19. Karena itulah, harus dicegah pergerakan orang dari Jabodetabek ke luar, ke desa-desa atau kota lain di seluruh Indonesia.
"Ini memang berat dan pasti bukan tindakan populer. Tapi, PSI berkeyakinan ini harus dilakukan demi menyelamatkan ribuan atau bahkan puluhan ribu nyawa saudara-saudara kita di desa-desa di luar Jabodetabek," ujar Isyana.
Secara teknis, menurut Isyana, Kemenhub menghentikan semua moda transportasi seperti kereta api, bus antarkota, kapal laut, dan pesawat udara. Semua akses transportasi hanya dibuka untuk kepentingan logistik dan kesehatan.
"Belasan ribu pekerja informal di Jakarta sudah mudik dini ke kampung mereka karena pekerjaan yang sepi. Ini sangat berpotensi menjadi gelombang penularan besar-besaran ke kampung-kampung," ucap Isyana.
Isyana mengingatkan tindakan drastis harus ditempuh. Apalagi, sarana dan prasarana kesehatan di daerah kalah tertinggal dengan di Jabodetabek.
“Kalau ada ledakan jumlah positif corona di daerah, kita akan sangat kewalahan. Sebelum itu terjadi, tutup semua akses transportasi publik keluar Jabodetabek,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika