REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menekankan pentingnya kemitraan dan sinergi untuk menjamin amannya lalu lintas manusia antar-negara terkait dampak dari wabah virus korona tipe baru atau Covdi-19. Hal itu dikatakan dalam telekonferensi Covid-19 International Coordination Group (ICG) bersama dengan menteri-menteri negara Turki, Afrika Selatan, Singapura, Maroko, Prancis, Kanada, Australia, Jermana, Brazil, Peru, dan Inggris, Selasa (7/4).
"Terjaminnya rantai pasokan, khususnya obat dan alkes, di tengah ketatnya kebiakan lalu lintas barang dan orang di tingkat global," demikian ditekankan Retno dalam rilis pers yang diterima Republika, Rabu (8/4).
Dalam lalu lintas manusia, Retno mengatakan, perlunya disepakatinya sebuah protokol bersama atau prosedur mengenai proses kepulangan penduduk ke negara asalnya dengan mematuhi berbagai prosedur kesehatan. Hal tersebut sangat penting guna memutus rantai penularan dan mencegah kasus impor (Covid- 19 imported cases).
Menlu Retno juga menyampaikan perkembangan kebijakan soal bandara-bandara di Indonesia masih terbuka bagi negara sahabat yang ingin mengevakuasi warga negaranya. Di saat yang sama, Pemerintah Indonesia meminta negara lain memfasilitasi kepulangan WNI yang berada di luar negeri ke tanah air bagi mereka yang memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh WHO.
Forum ICG diinisiasi oleh Menlu Kanada dengan tujuan sebagai forum koordinasi rutin bagi Menlu di berbagai negara. Tujuan utama adalah menjamin kelancaran penanganan Covid-19. Isu yang mendesak saat ini adalah keamanan proses evakuasi atau lalu lintas orang antar negara dan kelancaran rantai pasok barang kebutuhan medis.
Retno menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pengalaman inovatif Indonesia dalam memenuhi kekurangan pasokan medis di tingkat nasional. Yaitu dengan melakukan kerja sama dengan skema joint productions sebagaimana yang dilakukan Indonesia saat ini dengan Republik Korea.
"Kerja sama produksi antara produsen dan pemilik bahan baku perlu terus ditingkatkan untuk menjamin ketersediaan alat pelindung diri," demikian diusulkan Menlu RI kepada para Menlu.
Kerja sama ini diharapkan dapat dijadikan contoh oleh negara lain baik untuk produksi APD maupun untuk pengembangan vaksin. Menlu RI juga menyampaikan apresiasinya kepada negara-negara atas dukungannya terhadap resolusi PBB mengenai solidaritas global melawan Covid-19 yang diusulkan Indonesia dan beberapa negara lain. Resolusi tersebut berhasil meraih dukungan dari 188 negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika