REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perhitungan kasus dan kematian akibat infeksi virus corona di Amerika Serikat (AS) bakal melonjak. Sebab, otoritas kesehatan negara bagian diminta untuk menghitung semua pasien sebagai kasus positif, meski belum terbukti oleh uji laboratorium.
Perubahan cara perhitungan ini merupakan permintaan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS pada Selasa (14/4). Sebelum ini, sebagian besar negara bagian hanya melaporkan kasus dan kematian yang dikonfirmasi hasil uji laboratorium.
Dilansir AP, Rabu (15/4), perubahan itu tidak menyebabkan jumlah kasus positif di AS segera melonjak. Sebab, sejumlah otoritas kesehatan negara bagian mengaku baru mempelajari perubahan perhitungan tersebut.
Sekretaris Kesehatan Negara Bagian Pennsylvania, Dr Rachel Levine, mengatakan, pada Rabu, bahwa pihaknya telah mulai mengikuti arahan CDC. Laporan kini sedang diperluas alias mulai menghitung kasus yang belum dikonfirmasikan lewat uji lab.
Pejabat CDC mengatakan pada hari Rabu dalam sebuah pernyataan bahwa perubahan itu akan memberi mereka “gambaran yang lebih baik tentang beban Covid-19 di AS”.
Peningkatan sudah tampak di New York City. Para pejabat pekan ini mulai menghitung orang-orang yang belum dinyatakan positif Covid-19. Alhasil, jumlah kematian melonjak lebih dari 3.700 pada hari Selasa.
Perhitungan demikian dapat dilakukan negara bagian dengan mengikuti panduan CDC. Untuk mengikuti panduan itu, negara bagian mengandalkan organisasi yang disebut Dewan Negara dan Epidemiologis Teritorial.
Awal bulan ini, dewan tersebut merevisi definisi Covid-19 dengan turut memasukkan orang sakit meski belum dinyatakan positif lewat uji lab. Dewan membuat perubahan sebagian karena semakin banyak bukti bahwa beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala dan mungkin belum diuji.
Menurut penghitungan Universitas Johns Hopkins, per Rabu, kasus kematian akibat Covid-19 di AS sekitar 28 ribu orang. Jumlah itu tertinggi di dunia. Adapun kasus positif Covid-19 lebih dari 600 ribu kasus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika