REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Kelompok ritel internasional Marks & Spencer berencana menunda pembukaan kembali beberapa ritelnya setelah pandemi dan fokus pada upaya penambahan likuiditas terlebih dahulu. Perusahaan diketahui telah melakukan beberapa langkah untuk menopang keuangannya selama 18 bulan ke depan, termasuk menghapus dividen tahun depan, untuk mengatasi dampak dari Covid-19.
Seperti dilansir di Reuters, Selasa (28/4), perencanaan tersebut berdasarkan proyeksi perdagangan yang masih lemah sepanjang tahun untuk sektor pakaian maupun perlengkapan rumah. Penyebabnya, lebih banyak sedikit orang yang bepergian ke pusat kota seiring kebijakan pembatasan kegiatan sosial di banyak negara.
Marks & Spencer menyebutkan, perusahaan memiliki opsi penarikan kredit yang selama ini belum dimanfaatkan. Opsi ini diproyeksi dapat mempertahankan operasional perusahaan selama 18 bulan ke depan untuk menangani skenario terburuk dalam tren perdagangan ritel.
Marks & Spencer menyebutkan, pihak perbankan telah setuju untuk merelaksasi atau menghapus persyaratan perjanjian dalam penarikan kredit di tahun ini dan tahun depan. Perusahaan yang sudah dibuka sejak 1884 ini juga telah mengakses skema keuangan perusahaan Covid-19 dari pemerintah Inggris.
Perusahaan ritel itu juga menyebutkan rencananya untuk tidak membayar dividen pada tahun keuangan 2020-2021 sehingga mereka mampu menghemat hingga 210 juta pound dalam bentuk uang tunai. Sebelumnya, pada Maret, Marks & Spencer juga telah mengatakan tidak akan membayar dividen final untuk tahun keuangan 2019-2020.
Sebelum pandemi, Marks & Spencer diketahui mencoba melakukan perubahan terhadap unit pakaiannya. Perusahaan memastikan, perencanaan keuangannya sudah meliputi kebutuhan untuk transformasi divisi yang lebih cepat pada tahun depan.
Mereka berencana melaporkan hasil setahun penuh pada 20 Mei. "Kami akan memberikan pembaruan lebih lanjut tentang langkah-langkah sangat signifikan yang diambil untuk mengurangi biaya dan melindungi arus kas selama periode krisis," tulis keterangan resmi perusahaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika