REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), akan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB ketiga akan berlangsung mulai 13 Mei hingga 26 Mei 2020.
"Kita sepakat mengajukan secara resmi untuk PSBB tahap ketiga," kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Balai Kota Bogor, Senin (11/5).
Bima menjelaskan, PSBB ketiga akan lebih memperketat aturan di lapangan. Bima menyatakan telah memerintahkan Kepala Bagian Hukum Pemkot Bogor untuk segera menyusun regulasi yang lebih detail. Hal ini terutama mengenai penumpang kereta rel listrik (KRL).
Bima menyebut, Pemkot Bogor sedang menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk mewajibkan penumpang KRL memiliki surat tugas bahwa bekerja di delapan sektor yang dikecualikan dalam PSBB. Selain itu, PT KAI juga telah menyiapkan kebijakan untuk menambah jam operasional. "Ada antisipasi untuk layanan bus juga, disediakan," tambah Bima.
Bima mengatakan, dalam PSBB ketiga, pihaknya juga menerima sejumlah masukan dari DPRD Kota Bogor di antaranya bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Bogor dapat disalurkan secara keseluruhan terlebih dahulu. Namun, Pemkot Bogor telah menyiapkan sejumlah skema penyaluran dan pengaduan melalui layanan SALUR.
"Bisa dikawal lewat aplikasi SALUR bagi yang tidak termasuk (terdaftar). Kita juga akan luncurkan program keluarga asuh dalam skala yang betul darurat," ujar dia.
Secara spesifikasi, Bima menyatakan, PSBB ketiga akan lebih menekankan banyaknya swab dan rapid test secara masal. Dengan demikian, semakin banyak yang ditest semakin mudah untuk menganalisis dan mengantisipasi persebaran wabah SARS-CoV-2.
“Setiap hari rata-rata 30 hingga 50 test yang dikirim ke Jakarta, kita akan tambah lagi, seperti di pasar, stasiun. Dan minggu ini akan ada di pasar. Jadi akan terus intens kita lakukan swab test dan rapid test ini,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika