REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, menilai pemerintah kota setempat tidak berhasil dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap pertama sejak 28 April hingga 11 Mei 2020. Pemkot Surabaya dinilai perlu membuat roadmap yang jelas dan terukur untuk memutus penyebaran Covid-19.

"Kami menilai pemkot tidak memiliki roadmap (peta jalan) yang terukur sehingga grafik penyebaran Covid-19 masih tinggi," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah di Surabaya, Senin (11/5).

Menurut Laila, dengan roadmap yang jelas dan terukur itu, maka penanganan Covid-19 bisa lebih baik dan efektif. Tanpa itu, menurutnya penanganan pandemi Covid-19 ini akan serampangan, bahkan bisa dianggap masyarakat sekadar pencitraan.

"Ada banyak evaluasi yang harus dilakukan Pemkot Surabaya dengan sudah berjalannya PSBB tahap pertama. Misalnya bagaimana target yang terukur dari penerapan PSBB itu," ujarnya.