REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS — Menteri luar negeri negara anggota Uni Eropa dilaporkan akan mengadakan pertemuan pada Jumat (15/5). Mereka hendak membahas respons sanksi terhadap Israel karena berencana mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.
“Jelas ada kebutuhan untuk melihat apa arti pencaplokan dalam konteks hukum internasional dan kami perlu mengetahui opsi kami,” ungkap seorang diplomat senior Uni Eropa kepada Reuters, dikutip laman Times of Israel, Selasa (12/5).
Menurut dia, diskusi dan pembahasan memang perlu dilakukan. “Kita juga perlu mengatakan apa sebenarnya konsekuensi dari pencaplokan itu, idealnya sebagai cara menghentikan langkah semacam itu,” ujarnya.
Pada Senin (11/5) lalu, juru bicara European External Action Service Peter Stano mengatakan setiap keputusan Uni Eropa terkait sanksi terhadap Israel di masa mendatang akan tergantung pada hasil diskusi dan musyawarah pada Jumat mendatang. “Pencaplokan bertentangan dengan hukum internasional. Jika pencaplokan dilanjutkan, Uni Eropa akan bertindak sesuai,” kata Stano.
Pada Jumat mendatang, salah satu hal yang akan dibahas adalah tentang menemukan metode penerapan sanksi yang tidak memerlukan persetujuan bulat 27 negar anggota Uni Eropa. Sebab negara yang menjadi sekutu Israel, seperti Hongaria dan Republik Ceko, kemungkinan akan memveto proposal atau resolusi semacam itu.
Pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa pada Jumat mendatang dilaksanakan sehari setelah pengambilan sumpah pemerintah baru Israel. Saat ini Israel memiliki pemerintahan koalisi antara pemimpin Likud Party Benjamin Netanyahu dan ketua Blue and White Party Benny Gantz.
Keduanya sepakat, setelah diresmikan, pemerintah dapat segera menjalankan rencana pencaplokan Tepi Barat. Gantz diyakini menentang tindakan sepihak. Namun dia menyetujui permintaan Netanyahu untuk membawa masalah aneksasi ke pemungutan suara di parlemen (Knesset).
Rencana pencaplokan Tepi Barat diyakini akan memperoleh banyak dukungan dari anggota Knesset. Mereka dijadwalkan melakukan pemungutan suara pada 1 Juli mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika