REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Juliari Batubara mengungkapkan penyebab lambatnya penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19. Salah satunya soal data.
Di awal, banyak data dari kabupaten/kota tidak mewakili data dari desa/kelurahan. Sehingga banyak data yang sudah diserahkan kabupaten/kota ke Kementerian Sosial tapi ditarik kembali karena ada desa/kelurahan keberatan dengan data itu.
"Karena datanya berbeda," kata Juliari di kantornya di Jakarta, Selasa (19/5). Juliari menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas dengan tema "Ratas Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Pemerintah telah meluncurkan sejumlah program bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, di antaranya adalah Bantuan Sosial (Bansos) Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Namun, penyaluran bansos tunai masih sekitar 25 persen dan BLT desa kurang dari 15 persen dari total bantuan.
"Kemarin kami harus membuka waktu agak panjang untuk penerimaan data. Namun, per kemarin (Senin, 18 Mei 2020), kami sudah menutup penerimaan data dari daerah, jadi tidak ada lagi daerah yang menarik dan mengirim ulang data," ungkap Juliari.
Juliari mengakui pengumpulan data di daerah mengalami kesulitan karena ada program bansos bersamaan dari Kementerian Sosial, Kementerian Desa, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten. Petugas lapangan jadi kesulitan karena harus mendapat data yang cepat dan akuntabel.
"Saat ini kami stop untuk keluar masuk data," tegas Juliari.
Namun, untuk program bantuan sosial tunai yang ditujukan untuk sembilan juta kepala keluarga (KK) di luar Jabodetabek masih terus disalurkan oleh PT Pos Indonesia. PT Pos saat ini sedang menyalurkan BST bagi 8,3 juta KK, dana bagi para keluarga penerima manfaat juga sudah ada di rekening PT Pos.
"Jadi tidak ada lagi masalah anggaran karena dana sudah ada di PT Pos dan tidak ada data tambahan lagi, karena sudah closing data di Kemensos untuk seluruhnya diberikan langsung ke PT Pos," kata Juliari.
Seluruh data itu, lanjut Juliari, berasal dari daerah dan tidak ada pendataan dari Kemensos. Artinya, daerah yang paling tahu siapa yang paling miskin, rentan miskin, terdampak, tidak terdampak atau tidak terlalu dampak.
"Kami tidak mungkin validasi dan verifikasi data, karena kalau harus validasi dan verifikasi kecepatan yang diinginkan tidak tercapai. Presiden Jokowi menginginkan sebelum Lebaran dana sudah tersalurkan," ungkap Juliari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika