REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengklarifikasi berita mengenai proyek pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah yang disebut memanfaatkan lahan gambut. Menurutnya, lahan gambut justru tidak masuk dalam proyeksi aktivasi persawahan yang dirancang pemerintah.

Basuki mengungkapkan, memang terdapat potensi sawah seluas 164.000 hektare di Kalimantan Tengah yang bisa dikembangkan. Seluruh luasan lahan tersebut, ujar Basuki, bukan lahan gambut melainkan jenis tanah aluvial atau endapan yang terletak di tepian sungai.

"Di Kuala Kapuas, di sana ada 164.000 hektare lahan sawah yang sekarang sudah jadi sawah. Bukan berupa gambut, tapi adalah materialnya atau batuan dan tanahnya adalah tanah aluvial di pinggir Sungai Barito," ujar Basuki usai rapat terbatas tentang proyek strategis nasional (PSN), Jumat (29/5).

Dari 164.000 hektare potensi lahan sawah tersebut, Basuki melanjutkan, ada 85.000 hektare lahan yang sudah ditanami secara tahunan. Sisanya, 75.000 lahan merupakan tanah aluvial yang merupakan lahan tidur. "Jadi bukan cetak sawah lagi," jelas Basuki.

Penggarapan sawah atau food estate nantinya akan dilakukan melalui investasi oleh BUMN. Sementara pemerintah, ujar Basuki, berperan menyiapkan infrastruktur penunjang termasuk akses menuju lahan sawah tersebut.

"Karena ini prasarananya bukan hanya dari Sungai Barito dan Kapuas, juga dapat dilalui dengan jalan darat jadi lebih murah. Pemerintah hanya perbaiki saluran irigasi baik sekunder atau primer. Teknologi olah tanamnya sehingga bisa hasilkan produksi yang lebih baik," jelasnya.

Dalam beberapa kali kesempatan, pemerintah sempat menjelaskan akan menggarap lahan sawah baru di atas lahan gambut di Kalimantan Tengah. Potensi luas lahan yang bisa dijadikan sawah mencapai 250.000 hektare. Namun pemerintah akan fokus pada lahan eksisting seluas 164.000 hektare.

"Kementan sudah siap melakukan penanganan-penanganan khususnya di lahan pengembangan rawa gambut yang khusus untuk rawa gambut itu kami akan berfokus pada 164.000 hektare dulu tahap pertama yang existing yang bisa kita intervensi," ujar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beberapa waktu lalu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika