REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mewajibkan seluruh kru kapal penambang bijih timah masuk ke aplikasi Fight Covid-19. Ini guna memudahkan Pemerintah Daerah mendeteksi dan menangani pekerja tambang yang terpapar virus berbahaya itu.
"Aplikasi ini sangat memudahkan petugas Satgas Covid-19 untuk menangani penyebaran virus corona kepada pekerja kapal isap timah yang beroperasi di tengah laut," kata Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman Djohan saat menjadi salah satu narasumber dalam Webinar "Mendorong Inovasi Daerah Dalam Penanganan Covid-19" d Pangkalpinang, Kamis (4/6).
Ia mengatakan pada satu kapal tambang timah ini terdapat 200 hingga 250 kru dan para kru kapal ini wajib masuk aplikasi Fight Covid-19, sehingga jika ada pasien terkonfirmasi satgas bisa melakukan tracking lebih cepat dan mendata kru ini. Rekan dan keluarga yang melakukan kontak dengan pasien positif tersebut juga mudah dilacak.
"Seperti diketahui, provinsi kami terkonfirmasi pertama kali pasien Covid-19 yaitu pada 30 Maret 2020 dan yang terpapar telah meninggal dunia. Kasus positif Covid-19 ini merupakan kedatangan dari luar pulau kami, karena kami daerah kepulauan hal yang harus dijaga adalah kedatangan orang ke provinsi kita baik melalui udara dan laut. Hal inilah yang mendorong kami menggunakan aplikasi ini," ungkapnya.
Menurut dia inovasi yang telah dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pertama yaitu penggunaan aplikasi Fight Covid-19 yang diciptakan oleh anak milenial Babel, Alghozi.
"Aplikasi ini memberi manfaat dan fungsi kontrol masyarakat kita agar mereka tahu kondisi dan memudahkan satgas untuk mengontrol masyarakat terutama yang masuk ke Babel melalui udara ataupun laut," katanya.
Ia menambahkan saat ini, Pemprov Kepulauan Babel terus melakukan pengembangan aplikasi Fight Covid-19 ini, seperti pengembangan telemedicine yang memungkinkan pengguna melakukan konsultasi secara online dengan dokter.
"Kami terus mendorong pengembangan aplikasi ini, karena sangat memudahkan pemerintah daerah dalam mendeteksi dan mencegah penyebaran virus corona," katanya.