REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (oilkada) serentak pada masa pandemi Covid-19 yang menurut rencana digelar Desember 2020, harus didukung seluruh pihak.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Pusat Utara, Fadli Rumakering, mengatakan pilkada pada masa pandemi tidak hanya dilakukan Indonesia.
Menurut dia, tercatat ada 47 negara lain di dunia yang menggelar pemilu, baik lokal maupun nasional pada 2020 ini. Karena itu, Fadli meminta kepada Mendagri Tito Karnavian, KPU RI, dan Komisi II DPR RI untuk merumuskan aturan terbaik yang bisa menjamin pilkada serentak 2020 pada masa kenormalan baru bisa berjalan dengan baik sesuai protokol kesehatan yang ketat.
"Mari sama sama kita pikirkan masa depan demokrasi di Indonesia dengan tanpa mengabaikan kesehatan dan keselamatan masyarakat," kata Fadli di Jakarta, Kamis (11/6).
HMI, kata Fadli, selama ada penerapan protokol kesehatan ketat yang dapat memproteksi masyarakat dari potensi penyebaran atau tertular virus corona, harus turut menyukseskan pilkada serentak 2020. Tentu saja, menurut dia, dengan harapan kualitas demokrasi dan kualitas keamanan serta kesehatan masyarakat tetap terjamin.
Dia mengatakan, pilkada di masa pandemi ini akan semakin memotivasi petahana untuk gencar memberikan bantuan sosial di luar program resmi pemerintah.
Dan bagi penantang, kata dia, mereka memiliki data untuk mengevaluasi petahana yang tidak bekerja maksimal dalam menanggulangi Covid-19.
Dia mengatakan, awalnya pelaksanaan Pilkada bisa ditunda mengingat keselamatan rakyat yang utama. Tapi setelah kami diskusikan kembali dengan kawan-kawan mahasiswa dan masukan dari berbagai pihak, tidak ada yang bisa memastikan jika ditunda tahun depan atau tahun depannya lagi, pandemi Covid-19 sudah berakhir. “Yang jelas, kami yakin pemerintah akan mengatur agar pelaksanaan Pilkada disesuaikan dengan protokol kesehatan yang ketat," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika