REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  PAN meminta anggota legislatifnya memperjuangkan sejumlah aspirasi rakyat, seperti persoalan lonjakan tagihan listrik, pembayaran BPJS, dan pembatalan pemberangkatan haji 2020.

"Para anggota dewan dari PAN harus secara sungguh-sungguh mengkritisi masalah ini. Mereka harus menjadi corong partai untuk memperjuangkan aspirasi rakyat ini,” kata Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan dalam siaran pers yang dikirim Humas DPP PAN kepada Republika.co.id, Jumat (12/6).

Untuk yang keempat kalinya, DPP PAN melakukan silaturahim dengan anggota DPR RI dan Fraksi PAN se-Sulawesi.  Dalam kegiatan ini Zulkifli Hasan didampingi Sekjen PAN Eddy Soeparno, Waketum PAN Yandri Susanto, Viva Yoga Mauladi, Muntaz Rais dan Saleh Daulay.

Zulkifli mengatakan banyak laporan dan keluhan masyarakat terkait kenaikan tagihan pembayaran listrik yang melebihi dari biasanya. "Dan ini sangat membebani masyarakat,” kata Zulkifli Hasan.

Wakil Ketua MPR RI tersebuti meminta untuk semua anggota DPR di semua tingkatan untuk proaktif memperjuangkan asiparasi masyarakat. Dengan mendampingi dan memfasilitasi masyarakat untuk bertemu dengan PLN di daerah.

"Saya minta kader-kader PAN yang saat ini menjadi dewan di seluruh Indonesia untuk memfasilitasi memperjuangkan aspirasi masyarakat. Saat ini persoalan kenaikan listrik sangat memberatkan rakyat," ungkapnya.

Dalam situasi sulit saat ini, lanjut Zulkifli, lonjakan tagihan listrik sangat memberatkan masyarakat. PLN perlu segera mencari solusi yang terbaik supaya keresahan masyarakat ini tidak semakin meluas.

Selain itu, kata Zulkifli, juga ada aspirasi lain yang berkembang di masyarakat. Antara lain soal kenaikan pembayaran BPJS, pembatalan pemberangkatan haji tahun 2020. Termasuk soal pembagian bantuan sosial (bansos) yang dinilai kurang tepat sasaran. 

"Semua aspirasi ini harus menjadi perhatian anggota dewan dari PAN,” ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika