REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Sebanyak 1.080 anggota parlemen dari negara anggota Uni Eropa mengecam rencana Israel mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan. Mereka menyebut langkah demikian fatal bagi prospek perdamaian Palestina-Israel.
Dalam surat yang ditandatangani bersama, mereka mendesak para pemimpin Eropa bertindak tegas dalam merespons rencana Israel. "Akuisisi wilayah secara paksa tidak memiliki tempat pada tahun 2020 dan harus memiliki konsekuensi sepadan," kata mereka dalam surat yang dirilis pada Selasa (23/6), dikutip laman Aljazirah.
Para anggota parlemen itu pun menyorot rencana perdamaian Timur Tengah, termasuk untuk konflik Israel-Palestina, yang disusun pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dalam rencana tersebut, Washington mengakui kedaulatan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat.
"Kami, para anggota parlemen di seluruh Eropa berkomitmen terhadap tatanan global berbasis aturan, berbagi keprihatinan serius tentang rencana Presiden Trump untuk konflik Israel-Palestina dan prospek segera pencaplokan Israel atas wilayah Tepi Barat. Kami sangat khawatir tentang preseden yang akan ditetapkan untuk hubungan internasional pada umumnya," kata mereka.
Surat tersebut ditandatangani anggota majelis nasional dan parlemen dari Austria, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Prancis, dan Jerman. Selain itu ada pula Yunani, Hongaria, Islandia, Irlandia, Italia, Luksemburg, Malta, Belanda, dan Norwegia. Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Swiss juga ikut ambil bagian.
Mereka merilis surat tersebut saat Dewan Keamanan PBB hendak menggelar pertemuan untuk membahas tentang rencana pencaplokan Tepi Barat oleh Israel pada Rabu (24/6).
Saat membuka pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan Israel membatalkan rencana aneksasinya. Selain membahayakan prospek solusi dua negara, pencaplokan merupakan pelanggaran berat dan paling serius terhadap hukum internasional.
Israel berencana mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat pada 1 Juli mendatang. Israel telah menyatakan tidak akan mengakui negara Palestina sebagai bagian dari rencana aneksasi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika