Kamis 25 Jun 2020 22:23 WIB

Jokowi Minta Menkes Kirim Masker Sebanyak-banyaknya ke Jatim

Jokowi meminta Menkes dan Gugus Tugas kirim masker sebanyak-banyaknya ke Jatim.

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (kiri) meninjau layanan kependudukan di Pasar Pelayanan Publik Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur.
Foto: BUDI CANDRA SETYA/ANTARA FOTO
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (kiri) meninjau layanan kependudukan di Pasar Pelayanan Publik Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat mengirim masker sebanyak-banyaknya ke Jawa Timur untuk membantu pengendalian penularan virus corona di wilayah setempat. Jokowi menerima laporan mayoritas warga setempat masih belum menggunakan masker.

"Saya minta gugus tugas dan menkes segera kirim masker ke Surabaya dan Jatim," ujar Presiden di sela kunjungan kerjanya memantau percepatan penanganan Covid-19 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (25/6).

Baca Juga

Presiden menerima laporan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur, bahwa sekitar 70 persen masyarakat setempat masih belum menggunakan masker.

Karena itu, orang nomor satu di Indonesia tersebut mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk tidak bosan mengingatkan pentingnya mematuhi protokol kesehatan, terutama masalah pemakaian masker.

"Saya minta jangan pernah bosan sosialisasi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak dan lainnya itu harus terus dilakukan," katanya.

Pada kesempatan sama, ia juga meminta kepada gubernur, wali kota maupun bupati agar membuat kebijakan selalu berpijak pada data sains sebagai syarat utama. "Jangan buat kebijakan tanpa mempertimbangkan data serta arahan para pakar terkait, sebab ini akan sangat berbahaya," ujar Jokowi.

Kepada para kepala daerah, Presiden juga minta agar menyiapkan rencana A, B dan C agar betul-betul siaga menghadapi situasi tak terduga sekaligus mengalkulasi, menghitung dan mengantisipasinya. Tidak itu saja, kata dia, apabila situasi nantinya terkendali dan masuk situasi normal baru maka harus ada tahapan pra kondisi.

"Cari waktu yang tepat untuk memulainya, seperti kabupaten atau kota mana dulu sebagai contoh, sekaligus tentukan prioritas sektor. Sektor risiko rendah didahulukan, risiko sedang prioritas kedua dan risiko tinggi di nomor tiga," jelasnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement