REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN--Warga Kabupaten Semarang yang jauh dari fasilitas kesehatan (faskes) milik pemerintah daerah sekarang tak perlu takut untuk bisa mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB), di masa pandemi.
Karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) setempat, berupaya mengoptimalkan layanan KB jemput bola dengan Mobil Unit Pelayanan KB Keliling.
Bupati Semarang, dr H Mundjirin ES SpOG mengatakan, sejak pandemi Covid-19 pelayanan KB memang sempat terganggu. Sehingga capaian kepesertaan program KB di daerahnya pun ikut melambat.
“Target kita tahun 2020 ini mencapai 23 ribu akseptor, namun karena adanya pandemi Covid-19, realisasi hingga semester pertama tahun ini baru mencapai 30 persen,” ungkapnya, dalam acara Pelayanan KB Serentak se-Juta Akseptor, dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-27, di Puskesmas Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Senin (29/6).
Saat ini, jelas bupati, Kabupaten Semarang terus berupaya mengejar target 23 ribu akseptor KB di daerahnya. Salah satunya dilakukan dengan mengoperasionalkan mobil Unit Pelayanan KB Keliling guna menjangkau masyarakat (akseptor) yang lebih banyak.
Ia berharap, kiat ini bisa berhasil dalam mendukung pencapaian target akseptor KB tersebut. Karena masyarakat Kabupaten Semarang sebenarnya sangat antusias untuk melaksanakan program KB. Namun pandemi Covid-19 membuat realisasi program KB di Kabupaten Semarang melambat.
Bupati juga menjelaskan, saat ini data pandemi Covid-19 di Kabupaten Semarang terus menurun angkanya dan tidak ada penambahan. Kondisi ini juga diharapkan akan mampu mengakselerasi kembali pencapaian target 23 ribu akseptor per tahun, yang hingga semester pertama tahun 2020 ini baru tersealisasi sekitar 30 persennya.
Maka, sekarang ini program KB akan digiatkan lagi. Tak hanya melalui layanan jemput bola, namun juga di faskes pemerintah termasuk di bidan- bidan desa. “Demikian pula Alat Pelindung Diri (APD) tenaga bidan juga sudah ada cukup banyak,” katanya.
Mundjirin juga menyampaikan, animo masyarakat Kabupaten Semarang untuk ber-KB sebenarnya bagus. Hanya karena pelayanannya yang kemudian berhenti akibat dampak pandemi, mereka juga takut.
Padahal orang banyak yang tidak berkegiatan, baik ekonomi, jual beli dan banyak orang berkegiatan di rumah saja. “Sehingga ‘hiburan’ bapak- bapaknya tahu sendiri dan ini yang mengakibatkan angka kehamilan meningkat,” jelas bupati.
Terkait, berapa peningkatan angka kehamilan tersebut, saat ini masih terus didata. Namun diperkirakan secara nasional mencapai sekitar 15 persen. “Tapi Kabupaten Semarang belum ada datanya,” kata bupati.
Kepala DP3AKB Kabupaten Semarang, Romlah menambahkan, pada pelayanan serentak hari ini, dinasnya harus menginput sebanyak 2.146 akseptor. “Tetapi berdasarkan data manual yang kami terima, itu sudah hampir 3.000 akseptor,” jelasnya.
Data jumlah akseptor tersebut, diinput dari 56 Klinik Keluarga Berencana (KKB), 26 Pelayanan KB di puskesmas serta sisanya dari fasilitas umum (fasum) rumah sakit serta faskes seperti klinik swasta.
Maka jika target satu bulan bisa mencapai 5.000 akseptor, maka 5.000 kali enam (bulan) paling tidak sudah bisa mencapai 30 ribu peserta KB --baik akseptor baru maupun akseptor ulang—pada semester kedua, ini merupakan capaian yang luar biasa.
Target kepesertaan KB Kabupaten Semarang tahun 2020 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah 23 ribu akseptor. Saat ini, target tersebut baru terealisasi 30 persen. Kami terus berupaya keras agar target tersebut bisa dicapai padasisa satu semester tahun ini.
Salah satunya dengan melakukan layanan jemput bola dengan mobil layanan KB keliling di wilayah- wilayah yang terpencil dan jauh dari akses maupun jangkauan transportasi. “Misalnya layanan di Puskesmas Dadapayam yang lokasinya cukup jauh, nantinya akan kita back up dengan mobil layanan KB keliling tersebut,” lanjut Romlah
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Semarang, Bintang Narsasi Mundjirin juga menambahkan, guna mendorong program KB di tingkat masyarakat, lanjutnya, PKK melalui Pokja 4 –yang membidangi masalah kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat— secara berjenjang tetap memberi arahan bagaimana caranya agar masyarakat tidak takut dengan Covid-19 tetapi menjaga dan patuh pada protokol kesehatannya.
Memang selama masa pandemi tidak bisa mengumpulkan mereka seperti yang dilakukan di posyandu selama ini, tetapi nanti petugas yang akan melakukan kunjungan rumah.
Demikian pula, sekarang banyak pengurus PKK punya handphone (HP), sehingga koordinasi bisa dilakukan bak dengan WA atau pesan yang lain, itu yang kita lakukan. “Maka PKK akan mendukung penuh untuk mengoptimalkan program KB di tingkat desa, terutama melalui posyandu.” Tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika