REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Sebanyak 393 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Purbalingga, diambil sumpah/janji menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebelumnya, mereka telah melakukan ujicoba selama satu tahun dan telah lulus pendidikan dan pelatihan dasar (diklatsar).
"Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji ini, mestinya dilakukan 1 Maret 2020 silam. Tapi karena ada wabah Covid-19, baru bisa dilaksanakan hari ini," jelas Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Rabu (1/7).
Pelantikan dan pengambilan sumpah, dilaksanakan di pendopo Setda setempat. Dalam kesempatan itu Bupati menyatakan, sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014, PNS memiliki 3 tugas pokok. Yakni, sebagai pelayan masyarakat, sebagai pelaksana kebijakan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
"Pada 9 Desember 2020 mendatang, Purbalingga menjadi salah satu kabupaten yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah serentak. Dalam tahun politik ini, biasanya akan muncul isu-isu negatif yang memecah belah masyarakat," jelasnya.
Terhadap kemungkinan terjadinya hal itu, dia menyatakan seorang aparatur sipil negara (ASN) jangan malah ikut menjadi provokator. Dia mengatakan jangan sampai hal ini terjadi di Purbalingga, karena tugas ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
Bupati juga berharap, PNS yang baru saja diambil sumpah/janji dapat menjadi figur ASN yang dapat menjadi teladan masyarakat. Sekaligus menjadi ASN yang mampu bekerja profesional dan proporsional untuk kepentingan masyarakat.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Purbalingga Heriyanto, menyatakan sebelum diangkat menjadi PNS, setiap CPNS wajib menjalankan masa percobaan selama satu tahun, serta lulus pendidikan dan pelatihan dasar (diklatsar).
"Meski baru diambil sumpah/janji hari ini, namun mereka sudah memiliki SK PNS per 1 Maret 2020," katanya. Menurutnya, para PNS yang dilantik tersebut terdiri dari 388 CPNS yang diperoleh dari hasil rekrutmen umum dan 5 PNS alumni IPDN. n
Ikuti Whatsapp Channel Republika