REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengupayakan kerja sama antarlini (pentahelix) dalam upaya mempercepat penanganan Covid-19. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merasa, kerja sama antarlini ini perlu terus digalakan karena pasien positif Covid-19 di wilayah setempat terus bertambah secara signifikan dari hari ke hari.

Terbaru, Pemprov Jatim mencoba melibatkan perguruan tinggi dalam upaya memerangi Covid-19. Perguruan tinggi ini baik negeri maupun swasta. 

Khofifah berpendapat, perguruan tinggi dan akademisi menjadi salah satu elemen pentahelix penting yang bisa diajak kerja sama untuk menangani Covid-19. "Sinergitas semacam ini menjadi bagian penting untuk bersama-sama melawan Covid-19," kata Khofifah di Surabaya, Senin (6/7).

Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim menjajaki kerja sama dengan 58 perguruan tinggi yang ada di Jatim, melalui konferensi video yang digelar pada Ahad (5/7). Konferensi video juga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Ketua Gugus Tugas Covid-19 Pusat Doni Monardo.

“Koordinasi secara virtual ini akan menghasilkan signifikansi penanganan Covid-19 di Jatim,” ujar Khofifah.

Muhadjir menjelaskan, salah satu elemen kerja sama pentahelix yaitu perguruan tinggi negeri dan swasta. Karena itu, ia ingin melakukan penguatan di salah satu elemen utama pentahelix, yaitu perguruan tinggi dan akademisi. 

Apalagi, menurutnya, penanganan Covid-19 di Jatim perlu perhatian khusus karena tambahan kasus yang terus tinggi. “Perlu penanganan yang lebih serius kasus Covid-19 di Jatim. Kalau ditekan kasus di Jatim, maka secara nasional bisa ditekan secara signifikan. Mohon masukan dari PTN dan PTS se-Jatim untuk menangani Covid-19,” kata Muhadjir.

Muhadjir menegaskan, pemerintah saat ini tengah berupaya keras melakukan penanganan Covid-19 di Jatim. Sebab, kata dia, jika Covid-19 di Jatim berhasil dikendalikan dan ditekan maka 50 persen dari total kasus Covid-19 nasional dapat terselesaikan.

"Kita ini menunjukkan kesungguhan pemerintah pusat, baik dari pemerintah maupun legislatif untuk menangani Covid-19 di Jatim. Karena kalau Jatim tertangani dengan baik, kira-kira 50 persen urusan Covid-19 bisa selesai," kata Muhadjir.

Setidaknya, kata Muhadjir, ada dua poin penting yang perlu ditekankan. Pertama, upaya pengoptimalan fasilitas kesehatan. 

Tujuannya adalah untuk menekan angka fatalitas. Kedua, lanjut Muhadjir, memaksimalkan testing, terutama tes swab polymerase chain reaction. 

Tak hanya itu, Kemenko PMK juga meminta Pemprov Jatim untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi perihal pentingnya disiplin menerapkan protokol kesehatan. "Karena kita tahu di Jatim dan hampir seluruh Indonesia, yang menjadi kunci dan sangat penting tapi belum tertangani dan dipatuhi sungguh-sungguh adalah protokol kesehatan oleh masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengungkapkan adanya penambahan 552 pasien positof Covid-19 pada Ahad (5/7). Sehingga pasien positif Covid-19 di Jatim mencapai 14.013, atau menjadi yang tertinggi secara nasional. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika