REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendorong pengembangan kawasan wisata Lido di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata pertama di Jabar. Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, KEK pariwisata Lido ini merupakan satu dari tujuh KEK yang akan dikembangkan di Jabar.
Ridwan Kamil mengatakan, total nilai investasi KEK Pariwisata Lido di lahan seluas lebih dari seribu hektar ini mencapai Rp 38 triliun. KEK Pariwisata Lido pun diyakini akan mendongkrak pariwisata Jabar terutama di wilayah Kabupaten Bogor dan sebagian Kabupaten Sukabumi.
"Nilai investasinya Rp 38 triliun, semoga menjadi KEK wisata pertama di Jabar yang sedang kita dorong agar disetujui (pemerintah) pusat," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Rabu petang (16/7).
Emil mengatakan, KEK Pariwisata Lido bisa menjadi area wisata komprehensif pertama di Jabar yang berada dalam satu kawasan. Dengan begitu, salah satu keunggulannya adalah devisa dari luar negeri datang lebih cepat dan mudah.
"Pariwisata Jabar indah, hanya belum ada yang sifatnya komprehensif karena itu kita mengajak investor untuk membangun pariwisata yang skala komprehensif," katanya.
Ternyata, kata dia, di Lido ini, grup MNC punya lahan lebih dari seribu hektar dan komprehensif. Jadi, segala macam (kebutuhan) ada dan ketika disetujui jadi KEK, devisa akan datang lebih cepat dan mudah. "Serta kita juga bisa menghemat devisa keluar karena semuanya dibelanjakan di dalam negeri," katanya.
Adapun dalam pengembangan KEK Pariwisata Lido, menurut Emil, tenaga kerja yang akan terserap berjumlah 25 ribu orang hingga 2038.
"PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga akan meningkat. Dan yang terpenting pertumbuhan ekonomi kita akan naik oleh kehadiran hanya di satu titik (Lido) ini saja," kata Emil.
Pemprov Jabar optimistis, kata dia, KEK Pariwisata Lido akan disetujui oleh pemerintah pusat karena eluruh persyaratan administrasi sebagai KEK sudah dipenuhi. KEK wisata itu syaratnya minimal punya lahan 250 hektar, ini sudah lebih dari seribu. Kemudian ada 18 persyaratan administrasi KEK yang sudah dipenuhi.
"Saya kira ini menunjukkan keseriusan dari MNC Land agar (Lido) diberikan status KEK. Jadi intinya pemerintah provinsi akan (berupaya) mendorong, karena keputusannya tetap ada di pemerintah pusat," katanya.
Adapun pengembangan kawasan wisata secara umum juga merupakan salah satu arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rapat koordinasi (rakor) bersama 34 gubernur se-Indonesia di Istana Bogor pada Rabu (15/7) pagi. Presiden berpesan agar para kepala daerah mencari cara tercepat untuk membangkitkan ekonomi.
"Tadi saya rapat di Istana Bogor tentang ekonomi, rata-rata ingin cari cara yang cepat untuk membangkitkan ekonomi, jadi arahan Presiden itu," kata Emil.
Menurutnya, pariwisata Jabar adalah sektor yang paling cepat pulih pasca-COVID-19. Karena, mayoritas wisatawan berasal dari dalam negeri sehingga tidak akan terkendala soal penerbangan internasional.
"Berbeda dengan Bali yang masih terkendala dengan international flight. Hal ini bisa dihitung sebagai opsi bahwa dengan kekuatan wisatawan lokal saja pariwisata kita (Jabar) sudah luar biasa," kata Emil.
Sementara arahan lain dalam rakor tersebut yakni presiden meminta penguatan belanja pemerintah mulai bulan Juli hingga September 2020 sehingga ada peningkatan pertumbuhan ekonomi di akhir tahun.
"Presiden menitipkan agar belanja pemerintah diperkuat karena ekonomi kita minus sekarang di angka empat, ini untuk menjaga api ekonomi tetap menyala sehingga akhir Desember bisa positif," katanya.
Meski begitu, kewaspadaan pemerintah terhadap pandemi COVID-19 tidak akan menurun saat ekonomi mulai digeliatkan kembali. Kang Emil bersama 33 gubernur lainnya telah berkomitmen akan menyelamatkan ekonomi dengan tetap awas terhadap ancaman penyebaran COVID-19.
"Saya kira itu akan kita laksanakan, kami 34 gubernur sudah berkomitmen dan kompak akan menyelamatkan ekonomi sambil tetap waspada terhadap COVID-19," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika