REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Polisi Israel menggunakan meriam air untuk membubarkan demonstran di sekitar kediaman Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu, di Yerusalem pada Sabtu (18/7). Unjuk rasa dilakukan warga atas dugaan korupsi dan penanganan terhadap krisis virus corona.
Kondisi pengangguran yang tinggi, peningkatan tajam kasus Covid-19, dan pemberlakuan pembatasan kegiatan membuat warga Israel turun ke jalan dalam demonstrasi hampir setiap hari melawan pemerintah. Kemarahan publik telah diperparah oleh tuduhan korupsi terhadap Netanyahu, yang diadili pada bulan Mei untuk penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.
Dikutip dari Aljazirah, ratusan orang berkumpul di luar kediaman perdana menteri dan dilanjutkan dengan memadati jalan-jalan kota. Aksi itu menegaskan tuntutan pengunduran diri Netanyahu ketika polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan kerumunan. Polisi melaporkan, aksi tersebut setidaknya membuat dua orang ditangkap.
Sedangkan di Tel Aviv, ribuan orang berkumpul melakukan rapat umum di tepi pantai. Mereka menuntut bantuan negara yang lebih baik untuk bisnis yang dirugikan, orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau telah diberhentikan dengan cuti yang tidak dibayar oleh pembatasan virus corona. Pengangguran saat ini di Israel mencapai 21 persen.
Israel membuka kembali sekolah-sekolah dan banyak bisnis pada Mei, mencabut pembatasan-pembatasan saat kurva infeksi mendatar setelah lockdown yang dilakukan pertama kali pada Maret. Namun, tingkat infeksi kembali naik dalam beberapa pekan terakhir.
Banyak ahli kesehatan masyarakat mengatakan, pemerintah telah bergerak terlalu cepat dalam pelonggaran. Sementara, pemerintah masih mengabaikan untuk mengambil langkah-langkah epidemiologis yang diperlukan untuk mengendalikan pandemi setelah ekonomi dibuka kembali.
Sebuah jajak pendapat oleh Lembaga Demokrasi Israel non-partisan menemukan hanya 29,5 persen dari kepercayaan publik kepada Netanyahu dalam menangani krisis. Netanyahu telah mengumumkan banyak paket bantuan ekonomi, beberapa di antaranya lambat untuk disalurkan, sementara yang lain telah menuai kritik karena tidak efektif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika