Rabu 22 Jul 2020 12:39 WIB

China Tolak Sanksi AS terhadap 11 Perusahaan Terkait Uighur

China menilai sanksi AS mencampuri urusan dalam negerinya

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini
Menara penjaga dan pagar kawat berduri mengelilingi fasilitas penahanan di Kunshan Industrial Park, Artux, Xinjiang. Associated Press telah menemukan bahwa pemerintah Cina sedang melaksanakan program pengendalian kelahiran yang ditujukan untuk warga Uighur, Kazakh, dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang, bahkan ketika sebagian besar penduduk Han di negara itu didorong untuk memiliki lebih banyak anak. Langkah-langkah tersebut termasuk penahanan di penjara dan kamp, seperti fasilitas ini di Artux, sebagai hukuman karena memiliki terlalu banyak anak.(AP Photo/Ng Han Guan, File)
Foto: AP Photo/Ng Han Guan
Menara penjaga dan pagar kawat berduri mengelilingi fasilitas penahanan di Kunshan Industrial Park, Artux, Xinjiang. Associated Press telah menemukan bahwa pemerintah Cina sedang melaksanakan program pengendalian kelahiran yang ditujukan untuk warga Uighur, Kazakh, dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang, bahkan ketika sebagian besar penduduk Han di negara itu didorong untuk memiliki lebih banyak anak. Langkah-langkah tersebut termasuk penahanan di penjara dan kamp, seperti fasilitas ini di Artux, sebagai hukuman karena memiliki terlalu banyak anak.(AP Photo/Ng Han Guan, File)

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China menentang keputusan Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada 11 perusahaan asal negaranya karena dianggap terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap warga Uighur di Xinjiang. Beijing menilai langkah tersebut telah mengintervensi urusan dalam negerinya.

"Dengan dalih 'HAM', AS telah menyalahgunakan langkah-langkah pembatasan ekspor dan menempatkan perusahaan-perusahaan China itu dalam daftar entitasnya. China dengan tegas menentang praktik ini karena melanggar norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, mencampuri urusan dalam negeri China, dan merusak kepentingan China," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Wang Wenbin pada Selasa (21/7), dikutip laman resmi Kemlu China.

Baca Juga

Wenbin mengklaim AS tidak peduli tentang HAM. Tujuan sebenarnya dari Washington adalah menindas perusahaan-perusahaan China, mengganggu stabilitas Xinjiang, dan memfitnah kebijakan China atas Xinjiang. Menurutnya, komunitas internasional mengetahui hal itu dengan sangat jelas.

"Kami mendesak AS untuk memperbaiki kesalahannya, menarik keputusan ini, dan berhenti mengintervensi urusan dalam negeri China. China akan terus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan kami," ujar Wenbin.