REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah kasus positif covid-19 sentuh angka 100 ribu kasus pada Senin (27/7). Angka positif Covid-19 di Indonesia sudah berada di urutan ke-24 dunia dan peringkat ke-4 Asia dengan jumlah kematian 4.838 jiwa dengan rasio kematian 4,86 persen.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengatakan, angka tersebut menunjukan bahwa pemerintah gagap dalam menghadapi covid-19. "Statistik ini menunjukkan bahwa pemerintah gagap dan gagal paham dalam penanganan pandemi Covid-19. Bayangkan, dengan alokasi anggaran yang membengkak dari Rp 405 triliun menjadi Rp 695 triliun, mengapa angka kasus bukannya turun tapi justru terus melonjak?," kata Netty kepada Republika, Selasa (28/7).
Menurut dia, penambahan jumlah positif yang mencapai 100 ribu tersebut merupakan alarm untuk semua pihak, terutama pemerintah sebagai pemegang otoritas pengelolaan negara. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meminta, agar pembubaran Gugus Tugas dan pembentukan Komite benar-benar mampu ‘mengerem’ lonjakan kasus.
"Jangan sampai publik menilai pemerintah hanya sekadar ganti istilah, ganti lembaga, menambah jubir dan influencer tetapi Covid makin mewabah karena kebijakan yang setengah hati dan cenderung economic heavy," ujarnya.
Dia menambahkan, sejak awal dirinya mengingatkan pemerintah agar jangan sampai kebijakan new normal menjadi new wave karena Indonesia belum siap menerapkannya. Sebab, dia mengatakan, selain sarana dan prasarana kesehatan yang belum mendukung, masyarakat juga belum siap hidup lebih sehat, lebih bersih, lebih taat dan lebih disiplin.
"Bahkan kita melihat terjadi pembangkangan masyarakat, seperti, mengabaikan protokol kesehatan, menolak dijemput ke layanan kesehatan, menolak anggota keluarganya dimakamkan dengan protokol covid, bahkan hingga perampasan jenazah oleh ratusan orang," ujarnya.
Dirinya berpesan, agar pemerintah tidak bermain-main dengan Covid-19. Dia berharap, pemerintah membuat kebijakan yang berbasis pada kesehatan.
"Tunjukkan strong leadership agar rakyat yakin bahwa pemerintah mampu melindungi rakyatnya dari bahaya pandemi," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika