REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di Turki sedang bersiap untuk mengajukan gugatan terhadap kolumnis Islam, Abdurrahman Dilipak, yang menyebut pendukung Konvensi Istanbul sebagai pelacur di kolomnya. Dia menyebutnya dalam kolom yang diterbitkan di Yeni Akit pada 27 Juli.
Sekretaris Jenderal AKP, Fatih Sahin mengatakan, pada 31 Juli bahwa partai tidak akan pernah menunjukkan toleransi terhadap kekerasan terhadap perempuan.
"Wanita yang membangun kemarin, membangun hari ini dan akan membentuk masa depan dengan upaya mereka, pengorbanan diri dan perjuangan memiliki tempat istimewa bagi kami, di luar segala macam perbedaan pendapat dan diskusi," kata Sahin, dilansir dari laman Duvar English, Sabtu (1/8).
Gugatan partai yang akan datang menyangkut kolom Dilipak yang bernama 'AKP’s daisies', merujuk pada sekelompok orang di dalam partai yang memberikan dukungan mereka di belakang Konvensi Istanbul. Konvensi yang merupakan sebuah perjanjian yang melindungi wanita dari kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi.
Dilipak menghina kelompok ini di dalam AKP, menunjukkan bahwa para anggota ini telah mengandalkan dana Uni Eropa dan berbagai dana lainnya, yang ia sebut 'Green Capital'.
"Akankah 'Green Capital' kita menunjukkan kesetiaan pada tujuannya dan meningkatkan suaranya terhadap para pelacur ini dan turunannya?" Kata Dilipak di kolomnya.
Penulis itu menyangkal telah menggunakan istilah pelacur untuk mereka yang memiliki pendapat berbeda dari dia. Balasan disampaikan setelah wanita di Turki mengecam Dilipak karena komentarnya.
"Saya tidak menggunakan istilah seperti itu untuk mereka yang tidak berpikir seperti saya. Dalam kolom saya, saya mengatakan bahwa mereka yang menyatakan dukungan mereka untuk Konvensi Istanbul juga mendukung pelacuran. Ini karena konvensi ini membela pelacuran dengan penyamaran hak-hak perempuan," sebut Dilipak dalam tweet pada 30 Juli.
Meskipun Turki merupakan negara pertama yang meratifikasi Konvensi Istanbul pada 2012, pemerintah AKP sekarang mempertimbangkan untuk mengeluarkannya.
Pada 2 Juli, wakil ketua AKP, Numan Kurtulmus mengatakan bahwa Turki salah telah meratifikasi konvensi tersebut dan pemerintah mungkin mempertimbangkan untuk menarik diri darinya. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan, bahwa keputusan pemerintah akan didasarkan pada apa yang diinginkan masyarakat.
Pada 5 Agustus, sekelompok wanita yang diorganisasi dengan nama "Enforce Istanbul Convention Campaign" akan mengadakan rapat umum massal di distrik Kadikyy Istanbul untuk mengutuk kontemplasi Ankara yang menarik diri dari konvensi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika