REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizkyan Adiyudha, Mimi Kartika, Antara
Hari ini putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kedatangan Gibran diyakini sebagai bagian dari lawatan politiknya menjelang pemilihan wali kota Solo di akhir tahun ini.
Pencalonan Gibran boleh disebut sebagai fenomena. Pasalnya ini adalah untuk pertama kalinya keturunan Presiden yang sedang berkuasa maju di kancah Pilkada. Satu lagi, Gibran juga diprediksi akan melawan kotak kosong nantinya.
Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo yang hadir mendampingi Gibran menyatakan kesiapan calon wali kota tersebut. Dia mengaku PDIP telah memiliki strategi pemenangan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo itu, termasuk kalau melawan kotak kosong.
"Strategi kami sudah punya tapi tidak mungkin saya sampaikan. Kalau perang disampaikan strategi nanti malah dibedil (ditembak) duluan," kata Hadi Rudyatmo di Jakarta, Rabu (5/8).
Dia mengaku, sebagai kader partai memiliki kewajiban untuk memenangkan Gibran dalam pilkada serentak yang digelar Desember mendatang. "Mau ada calon independen atau calon dari partai manapun yang penting bekerja untuk memenangkan kompetisi 9 Desember," katanya.
Dia mengatakan, saat ini Gibran juga terus melakukan blusukan ke masyarakat di daerah konstituennya. Lanjutnya, di saat yang bersamaan partai juga akan tetap melakukan kampanye daring dan tatap muka kepada masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Rudy juga menyampaikan bagaimana persiapan Pilkada Solo kepada Megawati. Dia mengatakan, langkah paling dekat adalah mengadakan musyawarah ranting sekaligus mengenalkan Gibran ke struktur partai.
Rudy mengutarakan pula bagaimana target kemenangan di Kota Solo kepada Megawati. Dia mengatakan, secara realistis dia menargetkan kemenangan 62 persen kalau sekaligus menghitung suara partai koalisi di daerah tersebut.
"Kalau saya realistis 62 persen partai saya. Gerindra berapa persen, Golkar berapa persen, PAN mendukung berapa persen, kalau dikumpulkan kamu kumpulkan konstituennya masing-masing. Itu strategi namanya," katanya.
Ketika ditanya soal Purnomo yang awalnya diajukan PDIP Solo sebagai calon wali kota, Rudy mengatakan, wakil wali kotanya itu mendukung dan merestui Gibran-Teguh. Tapi Purnomo memilih tak masuk tim pemenangan karena sempat dikabarkan terinfeksi Covid-19.
"Karena beliau sudah kondisi Covid kayak begini, mending tak masuk tim pemenangan. Tapi kalau minta saran dan sebagainya, beliau mau masuk jalan terus," kata Rudy.
Ia memastikan, Purnomo tak sakit hati karena gagal menjadi calon wali kota. Dari awal, PDIP Solo sudah memberi masukan ke Purnomo bahwa berpolitik itu harus siap dengan kondisi apapun.
"Berpolitik itu harus siap. Siap kecewa dan siap dikecewakan. Itu harus dipegang. Kalau tak pegang itu, jangan masuk partai politik," kata Rudy.
Gibran Rakabuming Raka mengaku siap melawan siapapun di Pilkada Solo nanti, termasuk kalau ada calon independen yang bersedia maju. Dia mengatakan, konsolidasi Pilkada Solo juga telah dirampungkan oleh Hadi Rudyatmo.
"Ya siap-siap saja, siap tempur. Intinya siapapun lawannya saya siap tempur," kata Gibran.
Gibran bertemu dengan Megawati yang ditemani Puan Maharani. Kata Gibran, mereka mengobrol santai diiringi makan makanan kecil.
Makanan yang disajikan Megawati sendiri bukanlah nasi goreng, yang terkenal kerap dimasakkan Megawati sendiri untuk para tamunya. Seperti waktu menerima Prabowo di kediamannya.
Menurut Gibran banyak pesan yang disampaikan Megawati. "Banyak. Tapi intinya ngobrol ringan karena sudah lama nggak silaturahmi. Kebetulan rumah sakitnya kan dekat sini, jadi mampir sebentar," jawab Gibran.
Rumah sakit yang dimaksud adalah tempat adiknya Kahiyang Ayu melahirkan anak keduanya pada Senin malam.
Dia juga membawa oleh-oleh dari Solo untuk Megawati sehingga mampir ke Teuku Umar. "Makanan. Makanan kesukaan Ibu (Megawati)," kata Gibran.
Pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong bukan hal baru di Indonesia. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih, Titi Marlinda, menceritakan kondisi tersebut sudah terjadi pada Pilkada 2018.
Salah satunya, KPU dianggap tidak melakukan sosialisasi, selain ada satu calon kepala daerah, pemilih bisa mencoblos kotak kosong. "Kemudian kami juga difitnah tidak menyosialisasikan kotak kosong," ujar Titi dalam diskusi virtual, Selasa (4/8).
Menurut dia, KPU Prabumulih melakukan sosialisasi pencoblosan dengan membawa contoh surat suara. Contoh surat suara dengan satu gambar pasangan calon kepala daerah dan satu gambar kotak kosong.
Ia mengatakan, pemilih dapat menentukan pilihan antara memilih pasangan calon dan kotak kosong. Jika calon tunggal tidak sesuai dengan pilihan pemilih, maka dapat dicoblos gambar kotak kosong, memilih kotak kosong tidak sama dengan golongan putih (golput).
"Karena kalau ibu-ibu tidak senang dengan yang ini (calon tunggal) ibu bisa pilih yang ini (kotak kosong). Seperti itu kira-kira. Jadi disosialisasikan juga bahwa kotak kosong itu layak untuk dicoblos," kata Titi.
Ia juga mengatakan, waktu tahapan masa kampanye di Prabumulih, disemarakkan dengan adanya relawan kotak kosong yang disebut aliansi koko. Mereka merupakan kumpulan orang atau relawan yang menyosialisasikan kotak kosong.
Mereka mendirikan banyak posko-posko kemudian kerap mengadakan konsolidasi bersama relawan yang lain. Akan tetapi, saat mereka melakukan pelanggaran pilkada, subjek hukum kotak kosong menjadi tidak jelas.
Hal itu pula yang terjadi di Kota Makassar pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) 2018 lalu. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, Mursari mengatakan, pihaknya menerima laporan dari pasangan calon tunggal terhadap kotak kosong.
Sebab, ada gerakan yang mengatasnamakan pendukung kotak kosong. Akan tetapi, karena tidak ada regulasi atau kedudukan hukum kotak kosong, maka laporan tidak cukup bukti dan sebagainya.
"Kami dianggap tidak menindaklanjuti laporan dari pasangan calon yang dilaporkan itu adalah kolom kosong. Kami punya kendala karena kita tidak tahu subjek kolom kosong ini siapa," tutur dia.
Untuk kali pertama dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia, kotak kosong unggul di Pilwakot Makassar 2018 lalu. Kotak kosong mengalahkan calon tunggal pasangan Munafri Arifuddin dan Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memperkirakan, calon tunggal melawan kotak kosong akan terjadi di 31 daerah pada Pilkada 2020 mendatang. Daerah potensial itu terdiri dari 26 kabupaten dan lima kota dari 270 daerah yang menggelar pilkada serentak tahun ini.
"Tetapi ini masih bisa berubah karena masih sangat dinamis, tahu sendiri proses pencalonan di pilkada kita cenderung injury time," ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini dalam diskusi virtual, Selasa (4/8).
Dengan pencalonan yang cenderung di penghujung batas waktu, maka koalisi tidak berbasis gagasan dan ideologis, tetapi sebatas memenuhi persyaratan. Titi menyebutkan, dari 31 daerah 20 di antaranya menunjukkan kecenderungan calon tunggal yang kuat.
Ia menyebutkan, 20 daerah itu antara lain Kota Semarang, Kota Surakarta/Solo, Kebumen, Grobogan, Sragen, Wonosobo, Ngawi, Wonogiri, Kediri, Kabupaten Semarang, Kabupaten Blitar, Banyuwangi, Boyolali, Klaten, Gowa, Sopeng, Pematang Siantar, Balikpapan, dan Gunung Sitoli.
Menurut Titi, calon tunggal bertransformasi dari upaya mengatasi kebuntuan politik menjadi cara memastikan kemenangan sejak awal dengan menghindari kompetensi tanpa kehadiran calon lain. Hal itu dilihat dari fenomena calon tunggal di pilkada Tanah Air selama ini.
Di samping itu, Titi merekomendasikan perbaikan pada empat hal yakni perbaikan regulasi, demokratisasi kelembagaan partai politik, penegakan hukum yang efektif, dan membangun kesadaran masyarakat. Ia juga mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan untuk menghindari dampak buruk dari calon berlatarbelakang dinasti dan calon tunggal.
Salah satunya, dengan memberikan atau menghadirkan alternatif calon alternatif agar tercipta pemilu yang kompetitif. Caranya, menurut Titi, merekonstruksi keserentakan pemilu menjadi pemilu serentak nasional (DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden) dan pemilu serentak daerah (DPRD dan kepala daerah).
Namun catatannya, harus dihapus ambang batas pencalonan sebagai konsekuensi keserentakan pemilu legislatif dan kepala daerah dengan sistem pluralitas atau satu putaran. Kemudian, lanjut Titi, penyerahan visi, misi, dan program, bukan hanya sekadar formalitas.
Berikutnya, debat kandidat didesain optimal mengeksplorasi dan membedah visi, misi, dan program calon, bukan hanya seremoni. Tak kalah penting, pembatasan belanja kampanye dan jaminan pengaturan akuntabilitas dana kampanye.
"Karena lagi-lagi kenapa mereka bisa menang juga beberapa hal melibatkan aktivitas yang tidak akuntabel terutama terkait dengan penggunaan uang," kata Titi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika