REPUBLIKA.CO.ID, SRINAGAR -- Pemerintah India mengerahkan pasukan yang besar di Kashmir pada Rabu (5/8). Upaya ini dilakukan untuk menahan laju protes peringatan pertama pencabutan semi-otonomi wilayah itu.
Polisi melaporkan, milisi melemparkan granat ke pasukan keamanan di Shopian, Kashmir selatan dalam dua serangan terpisah. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa.
Panglima tertinggi militer India di lembah Kashmir, Letnan Jenderal B.S. Raju, mengatakan situasi sebagian besar normal hampir sepanjang tahun lalu. "Jika Anda melihat ke belakang, Anda akan menyadari bahwa itu tidak mudah, tetapi pasukan keamanan telah melakukannya dengan baik untuk menghindari hilangnya nyawa warga sipil dalam kondisi percobaan dalam satu tahun terakhir," katanya.
Raju mengatakan pasukannya terus menekan kelompok-kelompok militan yang telah memerangi pemerintahan India di bagian Kashmir sejak 1989. Konflik itu, menurut angka resmi, telah menewaskan sedikitnya 50 ribu orang.
"Teroris kekurangan senjata dan dana yang terutama datang dari Pakistan," kata Raju menunjuk pada penurunan tajam serangan militan dalam 12 bulan terakhir.
New Delhi telah lama menuduh Pakistan membantu kelompok-kelompok militan di Kashmir. Tuduhan tersebut dibantah oleh Islamabad, dengan mengatakan itu hanya memberikan dukungan moral dan diplomatik kepada warga Kashmir yang mencari perubahan nasib.
Pejabat pemerintah Pakistan memimpin aksi unjuk rasa untuk mendukung warga Kashmir dalam peringatan pencabutan status khusus di wilayah India. Perdana Menteri Imran Khan berbicara di badan legislatif bagian Kashmir di bawah kendali negaranya.
“Saya memberikan penghargaan kepada pemerintah saya yang mengangkat masalah ini secara internasional. Tetapi lebih dari itu karena orang Kashmir sendiri. India mengira mereka akan menyerah, tapi ternyata tidak, "kata Khan.
Agustus tahun lalu, pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi mencabut Jammu dan Kashmir dari hak-hak khusus dan membaginya menjadi dua wilayah yang dikelola pemerintah federal. Pemerintah mengatakan perubahan itu diperlukan untuk mengembangkan wilayah yang dilanda pemberontakan dan mengintegrasikannya dengan daerah lain di India.
"Satu tahun kemudian pihak berwenang masih terlalu takut untuk mengizinkan kami bertemu, apalagi melakukan aktivitas politik normal," kata mantan menteri utama negara bagian Jammu dan Kashmir, Omar Abdullah di Twitter.
Politisi lokal tidak diizinkan berada di luar rumah. Mereka dicegah memanggil demonstrasi jalanan atau bahkan sekedar mengadakan pertemuan.
Langkah Modi tahun lalu disertai dengan pemadaman komunikasi total dan penahanan massal. Beberapa kelompok hak asasi mengkritik penanganan pemerintah di Kashmir, terutama pembatasan internet yang sedang berlangsung.
"Ini telah diperparah oleh media yang disensor, penahanan yang terus berlanjut terhadap para pemimpin politik, pembatasan sewenang-wenang karena pandemi dengan sedikit atau tanpa ganti rugi," kata Amnesty International.
Ikuti Whatsapp Channel Republika