REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas memperingatkan negara-negara lain tidak mengikuti langkah Uni Emirat Arab (UEA) yang menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel. Dia meminta dunia internasional tetap berpegang pada Prakarsa Perdamaian Arab yang dipimpin Arab Saudi pada 2002.
Proposal perdamaian 2002 itu mengondisikan bahwa normalisasi hubungan antara Israel dengan negara-negara Arab hanya terjadi setelah berdirinya negara Palestina. Abbas mengutuk negara-negara lain yang mungkin berusaha mengikuti jejak Emirates.
"Beberapa negara telah mulai bergerak, baik secara terbuka maupun rahasia. Tentu kami menolak, dan kami orang-orang Palestina akan terus benar-benar menolak ini, tidak peduli negara mana yang melakukan ini. Anda harus menghormati keputusan yang telah Anda tanda tangani," kata Abbas dilansir di Times of Israel, Rabu (19/8).
Israel dan UEA mengumumkan kesepakatan pada Kamis lalu untuk membangun hubungan normalisasi secara penuh. Sebagai bagian dari kesepakatan, yang memperkuat hubungan rahasia atas sikap oposisi bersama terhadap Iran, Israel telah setuju menangguhkan rencananya mencaplok sekitar 30 persen Tepi Barat.
Sementara para pejabat UEA secara konsisten menggambarkan kesepakatan mereka sebagai langkah membantu kenegaraan Palestina dengan menghentikan rencana aneksasi. Namun, Abbas mengkritik pandangan pejabat UEA itu. Menurutnya, mereka telah mencoba menggambarkan kepada dunia seolah-olah ini adalah pencapaian besar.
"Anda tidak bisa menggantikan kami. Palestina berbicara atas namanya sendiri, dan akan mengatakan 'ya' atau 'tidak. Anda bertanggung jawab atas perjuangan Palestina. Kami sendiri, orang-orang Palestina di sini, akan berbicara atas nama perjuangan Palestina," katanya.
Pejabat Palestina secara luas menolak kesepakatan UEA-Israel, yang ditengahi oleh AS. Abbas mencela kesepakatan itu dalam panggilan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Juru bicara Otoritas Palestina Nabil Abu Rudeineh menggambarkan perjanjian itu sebagai keputusan tercela dan pengkhianatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika