REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- DPRD Nusa Tenggara Barat menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi NTB yang melakukan hubungan dagang dengan negara Israel. Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah mengaku aneh jika Pemprov NTB melakukan hubungan dagang dengan Israel, sementara pemerintah Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut.
"Setahu saya, Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Tetapi ini aneh NTB melakukan ekspor ke Israel," ujarnya di Mataram, Senin (24/8).
Sekretaris DPD Partai Golkar NTB ini pun bertanya-tanya dengan sikap Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah yang mengizinkan produk-produk NTB diekspor ke Israel. Sementara disisi lain, antara Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik.
"Saya tidak tahu, apakah tidak ada hubungan diplomasi mempengaruhi hubungan dagang. Untuk itu, silahkan tanya kepada gubernur apa alasannya," kata Isvie.
Menurut Isvie, pihaknya tidak mempersoalkan Pemerintah Provinsi NTB ingin menjalani kerja sama dengan negara manapun asalkan memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah Indonesia. Namun, jika tidak ada, ia meminta hal tersebut tidak dilakukan karena bertentangan dengan sikap pemerintah Indonesia.
"Kalau mau kirim ke Australia atau Amerika, silakan. Tetapi jangan ke Israel, karena itu tadi kita tidak memiliki hubungan diplomatik," tegas politikus dari daerah pemilihan Kabupaten Lombok Timur tersebut.
Oleh karena itu, Isvie menyatakan, sangat menyayangkan sikap Pemprov NTB dalam hal ini Gubernur NTB yang sudah membuka hubungkan dagang dengan Israel. "Saya sangat menyayangkan itu bisa terjadi, sedangkan pemerintah kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel," katanya.
Sebelumnya, Dinas Perdagangan Provinsi NTB membantah mengikat perjanjian dagang dengan Israel. "Meski sejumlah produk NTB tercatat masuk ekspor ke Israel dan negara timur tengah lainnya, namun NTB tidak punya ikatan kerja sama dalam bentuk perjanjian dagang," kata Kepala Dinas Perdagangan NTB, H Fathurrahman.
Ia mengakui, produk-produk NTB tercatat berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA) yang biasa di sebut Certificate of Origin (COO). Surat ini merupakan sertifikat asal barang, di mana dalam sertifikat dinyatakan bahwa barang/komoditas yang di ekspor berasal dari daerah/negara pengekspor.
"SKA digunakan untuk mengontrol laju ekspor di Indonesia, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan no 19 tahun 2019 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan SKA untuk barang asal Indonesia. Memang produk kita di ekspor ke sejumlah negara, tetapi tidak ada perjanjian dagang (dengan Israel) itu," tegasnya.
Fathurrahman mengungkapkan, hingga bulan Juni 2020, ekspor NTB terbesar masih berasal dari tambang yakni mencapai 94,12 persen dengan negara tujuan pengiriman Filipina, Korsel, Jepang dan China. Sedangkan Non Tambang dengan nilai 5,88 persen atau 5.490.840 dollar.
Terbesar disumbang oleh komoditi perikanan dan kelautan 2,31 persen dengan negara tujuan Malaysia, China, Australia dan Hongkong. Berikutnya berasal dari komoditi pertanian dan perkebunan (3,42 persen) dengan negara tujuan Perancis, Korsel dan Hongkong. Sisanya berasal dari kerajinan (0,15 persen) dengan negara tujuan Amerika, Jerman, Norwegia dan Israel.
"Provinsi NTB tidak pernah melakukan perjanjian dagang dengan pihak luar negeri karena sesuai Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2020 tentang tata cara persetujuan perjanjian perdagangan internasional, bahwa kewenangan tersebut ada di pemerintah pusat," jelas Fathurrahman.
Fathurrahman mengakui pandemi Covid-19 memang berpengaruh pada kegiatan ekspor. "Tahun ini nilai ekspor kita hampir 4,2 juta dolar. Termasuk ekspor kerajinan olahan, pada Maret lalu," ucapnya.
Menurutnya, ekspor selanjutnya saat ini masih terkendala pandemi Covid-19. Sementara, nilai ekspor keseluruhan NTB mencapai 4,2 juta dolar di tahun 2020.
"Tidak termasuk sektor tambang. Mengingat, untuk tambang saja nilainya lebih dari 62 juta dolar AS. Dibandingkan tahun 2019, nilai ekspor memang menurun. Untuk di luar tambang, mencapai 12 juta dolar. Makanya kita akan terus tingkatkan produk ekspor. Tapi saat ini memang terkendala Covid-19," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika