REPUBLIKA.CO.ID, PADANG  -- Pengamat politik Universitas Andalas Padang Edi Indrizal menilai jika bakal calon gubernur-wakil gubernur Sumatra Barat, Mulyadi-Ali Mukhni yang sejak awal diusung Partai Demokrat dan PAN, tetap menerima dukungan PDIP akan menjadi beban bagi pasangan tersebut. Karena itu sikap Mulyadi tepat.

"Mencermati dinamika politik pada detik-detik terakhir hingga pendaftaran Pilgub Sumbar ditutup langkah paslon Mulyadi-Ali Mukhni yang akan mengembalikan SK PDIP ini merupakan sikap tepat dan strategis," kata dia di Padang, Sabtu (5/9).

Ia menilai dukungan PDIP bisa semakin menjadi beban Mulyadi-Ali Mukhni karena bagaimana pun juga realitas politik lokal Sumbar dalam hubungannya dengan pusat terdapat semacam resistensi terhadap PDIP.

"Hal ini akan semakin sensitif jika menyinggung soal ideologi, sebagaimana terlihat jelas berpengaruh pada pilpres dan pileg serentak 2019 , dan residunya pun hingga kini masih kental tersisa," ujarnya.

Ia menyayangkan PDIP tampaknya belum juga memahami akar permasalahan itu. Edi memahami rencana pasangan Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan dukungan itu.

"Politisi PDIP Puan pasti juga tidak bermaksud sengaja mengeluarkan pernyataan yang menyinggung warga Sumbar, tapi karena keceplosan yang namanya politik itu soal persepsi, semoga ke depan lebih berhati-hati," katanya.

Sebelumnya, melalui siaran pers, pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan SK dukungan dari PDIP Perjuangan karena dampak pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ketika membacakan deklarasi terhadap mereka.

Ali Mukhni mengaku dirinya bersama Mulyadi tidak jadi menerima dukungan dari partai penguasa sejak 2014 itu karena desakan dari masyarakat Sumbar, baik di kampung halaman maupun perantauan.

Dengan demikian, Mulyadi-Ali Mukhni hanya diusung oleh Demokrat dan PAN.

Koalisi kedua partai tersebut mengantongi 20 kursi karena masing-masing partai sama-sama mempunyai 10 kursi di DPRD Sumbar. Jumlah kursi koalisi Demokrat-PAN itu sudah melebihi batas minimal kursi DPRD Provinsi Sumbar untuk mengusung pasangan cagub-cawagub, yakni 14 kursi.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya menginginkan Pancasila dibumikan, tidak hanya di Sumbar, tetapi juga di seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, kata dia, hal yang dimaksudkan Puan Maharani itu, soal pembumian Pancasila di Sumatra Barat tersebut, lebih kepada aspek kebudayaan, nasionalisme, dan menyentuh seluruh hal dalam kehidupan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika