REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menilai, bahwa pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menuai kontroversi tak akan mempengaruhi pasangan calon lain yang berkontestasi di luar Sumatera Barat. Pasalnya, pernyataan putri Megawati Soekarnoputri itu tak menyebut daerah lain.
“Kayaknya tidak yah, karena yang disebutkan cuma Sumatera Barat, daerah lain tidak disebut,” ujar Qodari kepada Republika, Senin (7/9).
Namun, hal yang berbeda dapat dirasakan oleh calon kepala daerah kabupaten/kota di Pilkada Sumatera Barat. Meskipun hingga saat ini dia belum mendengar adanya pasangan calon yang didukung PDIP yang juga mengembalikan surat keputusan (SK) rekomendasi.
“Ini sebenarnya menarik untuk dilihat sikap dari calon yang didukung PDI Perjuangan di level kabupaten/kota, apakah ada juga yang istilahnya melepaskan dukungan dari PDIP,” ujar Qodari.
Adapun pengembalian SK dukungan dari PDIP oleh paslon Mulyadi-Ali Mukhni tak semata-mata disebabkan oleh pernyataan Puan. Sebab, ia melihat ada keterlibatan Partai Demokrat yang menjadi bahwa pertimbangan keduanya.
“Mereka kan didukung oleh Partai Demokrat dan PAN begitu, ya khususnya kalau bicara Partai Demokrat memang selama ini hubungannya selama ini rawan dengan PDIP,” ujar Qodari.
Hubungan dengan Demokrat dan kecilnya suara PDIP di Sumbar lah sesungguhnya yang menjadi alasan besar Mulyadi-Ali melepas hubungan koalisi. Adanya pernyataan Puan hanya menjadi bahan pertimbangan lain dari koalisi Mulyadi-Ali.
“Kesimpulannya ada dua variabel, pertama pernyataan Puan. Kedua bahwa Mulyadi adalah kader Demokrat dan didukung oleh Demokrat dan hubungannya dengan PDIP. SBY dan Bu Mega kita tahu memang kurang bersahabat,” ujar Qodari.
Diketahui, PDIP juga telah mengeluarkan SK dukungan kepada tujuh pasangan calon di Pilkada Sumbar. Ketujuhnya, yakni di Dharmasraya (Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan H. D.P. Datuk Labuan Riau), Pelalawan (H. Zukri dan Nasarudin), dan Rokan Hulu (H. Sukiman dan Indra Gunawan).
Serta, Kota Dumai (Hendri Sandra dan Muhammad Rizal Akbar), Bengkalis (Kaderismanto dan Sri Barat), Kepulauan Rokan Hilir (H. Suyatno dan Jamiludin), dan Kepulauan Meranti (H.M. Adil dan H. Asmar).
Pengamat politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat menyebut, bahwa pernyataan Puan kemungkinan besar tak akan memengaruhi paslon PDIP di daerah lain. Pilkada, katanya, merupakan ajang persaingan bagi calon kepala daerah, bukan partai.
“Saya kira tidak terlalu berpengaruh, kalau kita bicara Pilkada ini tidak ada hubungannya sama partai. Bicara pilkada tidak sekongruen dengan Pileg, karena yang kita pilih bukan partai tapi perorangan,” ujar Cecep.
PDIP disebutnya tak akan berpengaruh pada elektoral paslon kepala daerah, baik yang ada di Sumbar atau sekitarnya. Meskipun dukungan partai akan berpengaruh terhadap syarat pencalonan diri seseorang.
“Saya kira tidak begitu (terpengaruh) juga yah, jadi di sini challengenya justru tokoh-tokoh, karena tidak berpengaruh ketika kita memilih di pilkada, kita tidak lihat partai,” ujar Cecep.
Adapun keputusan Mulyadi-Ali yang mengembalikan SK dukungan PDIP juga dinilainya cukup tepat. Meskipun dukungan partai berlambang banteng itu tak akan berpengaruh di Sumbar. Sebab, Sumbar bukan merupakan basis pendukung dari PDIP. Sehingga pengembalian SK dilihatnya sebagai upaya agar suara pendukungnya tak lari ke paslon lain.
“PDIP termasuk Jokowi tidak bisa memenangkan hati Sumatera Barat, baik suara legislatif maupun suara pilpres. Ini kan dia butuh dukungan politik, Mulyadi dia tahu tanpa PDIP dia bisa menang,” ujar Cecep.
Ikuti Whatsapp Channel Republika