REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Pemprov DKI Jakarta mengenai peniadaan sistem ganjil genap selama penerapan PSBB yang diperketat. Terutama dalam hal Peraturan Gubernur (Pergub) yang dijadikan acuan atau dasar hukum.
"Kita masih menunggu keputusan resmi dari Pemda DKI. Misalnya, Pergub berapa yang mau diterapkan. Kemudian bagaimana aturan-aturan di dalamnya," kata Sambodo di Mapolda Metro Jaya, Kamis (10/9).
Sambodo menjelaskan, apabila nantinya peniadaan ganjil genap mengacu pada Pergub sebelumnya, maka perlu ada pembahasan sejumlah aturan terlebih dulu. Di antaranya, seperti aturan mengenai operasional ojek daring, pembatasan jumlah penumpang, hingga aturan mengenai Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).
"Itu tentu tidak bisa serta merta (dilakukan), kita harus lihat dulu kembali ke PSBB itu dengan mengacu kepada apakah Pergub dahulu yang awal tentang PSBB atau ada Pergub baru," ungkap Sambodo.
Menurut dia, acuan soal aturan hukum tersebut sangat diperlukan. Sehingga proses pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan baik. "Karena kan kita hanya melaksanakan gitu," imbuhnya.
Sementarai itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengatakan, peniadaan sementara sistem ganjil-genap (gage) akan dilakukan mulai Senin (14/9) mendatang. Hal itu dilakukan bersamaan dengan penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti pada bulan Maret 2020.
“Ganjil-genap akan ditiadakan mulai tanggal 14 September 2020,” kata Anies di Mapolda Metro Jaya, Kamis (10/9).
Meski demikian, Anies belum menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme peniadaan ganjil genap itu. Sebab, dia menuturkan, pihaknya baru akan mengadakan rapat bersama dengan pimpinan kota-kota penyangga DKI Jakarta yang membahas soal penerapan kembali PSBB. "Nanti detailnya," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika