REPUBLIKA.CO.ID, Mantan menteri keuanganan, Fuad Bawazier mengatakan memang riskan melakukan pilkada di tengah pandemi Covid1-19 dan resesi ekonomi. Risikonya sangat berat selain mempertaruhkan banyak hal, terutama nyawa manusia.

"Pemerintah dan KPU nampaknya nekad akan tetap melaksanakan Pilkada pada 9 Des 2020 meski Pandemi Covid-19 masih meningkat. Demi menjaga dari terinfeksi COVID-19, sebaiknya pemilih menolak datang ke TPS utk Pilkada. Karena TPS bisa jadi klaster baru,'' katanya, di Jakarta (23/9).

Menurutnya, anak sekolah dan mahasisawa saja belajar dari rumah. Orang kantor juga WFH (Work From Home), dan berbagai aturan yang melarang kerumunan atau kumpul kumpul. ''Nah, dalam pilada sebaliknya karena mengundang orang berkumpul.Pilkada biasanya di awali dengan kampanye dan lain-lain. Danakhirnya, terlalu berisiko bagi pemilih untuk datang ke kampanye dan TPS.

"Saya sendiri nanti tidak akan datang ke TPS. Dan saya merasa banyak orang yang bersikap seperti saya. Saya memang merasa riskan,'' ujarnya.

Karena itu, katanya, KPU harus bisa atur pemilu dengan sistem online. Jika tidak bisa, sebaiknya Pilkada di tunda lagi atau menghadapi risiko para pemilih terpaksa tidak memilih karena tidak mau datang ke TPS.

"Ini bukan memboikot Pilkada apalagi makar tapi Demi Kesehatan. Demi kebaikan bersama. Jadi mohon jangan tuduh macam macam kepada kami yang menolak Pilkada atau menolak datang ke TPS,'' tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika