REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada daerah agar tidak sok sok-an melakukan lockdown atau penguncian total. Lockdown bukanlah opsi tepat untuk kebijakan di tanah air.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menganggap pernyataan Presiden bukan dialamatkan kepadanya. Ridwan Kamil mengatakan, kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) tingkat provinsi, kota atau kabupaten di Jawa Barat sudah tidak diberlakukan lagi. Beberapa daerah, khususnya zona merah fokus pada Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) atau pengetatan aktivitas di skala desa atau lingkup sosial yang lebih kecil.
“Pada dasarnya, keputusan Jabar selalu ilmiah. Per hari ini kami tidak ada lagi PSBB skala provinsi, itu sudah dilalui. Tidak ada lagi PSBB penuh skala kota kabupaten. Yang ada sekarang PSBM,” ujar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Senin (5/10).
“Kalau ditanya responsnya, mungkin (pernyataan Presiden Joko Widodo) itu mengingatkan ke yang lain. Karena Jabar mah tidak merasa. Karena kebijakan kita mah PSBM. Seperti halnya penutupan desa di Kuningan yang pesantrennya kena,” paparnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa lockdown bukanlah opsi tepat untuk menekan penyebaran Covid-19 di tanah air. Strategi pemerintah sejak awal dalam penanganan Covid-19 adalah mencari keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi dengan penanganan di sektor kesehatan tetap yang diprioritaskan.
"Tidak, tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten. Karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," kata Joko Widodo dalam sebuah video yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10).
"Saya tegaskan kembali bahwa kesehatan masyarakat, kesehatan publik tetap nomor satu, tetap yang harus diutamakan. Inilah prioritas, tetap memprioritaskan," katanya.
Di samping kesehatan, menurut Joko Widodo (Jokowi) pemerintah juga tak bisa mengabaikan penanganan Covid-19 dari sektor ekonomi. Pasalnya, ada puluhan juta masyarakat yang kehidupannya bergantung pada ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika