REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Bowo Pribadi, Arie Lukihardianti, Antara
Libur panjang di akhir bulan Oktober 2020 menjadi perhatian khusus. Muncul kekhawatiran, libur panjang membuat masyarakat larut dalam euforia dan melengahkan kewaspadaannya hingga lonjakan kasus terjadi.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Doni Monardo menyampaikan sejumlah langkah antisipasi penularan Covid-19 saat libur panjang cuti bersama Rabu, Kamis, Jumat, 28-30 Oktober 2020. Lanjut dengan libur reguler di Sabtu dan Ahad.
Doni dalam webinar Peringatan HUT ke-56 Partai Golkar, Selasa (20/10), mengatakan pemerintah tidak melarang. Namun, pemerintah meminta mewaspadai penularan Covid-19 saat libur panjang.
"Liburan yang aman dan nyaman itu penting, tapi juga harus disadari bahwa liburan itu bisa menimbulkan masalah kesehatan apabila tidak mematuhi (protokol kesehatan). Kami tidak melarang masyarakat untuk melakukan liburan, tapi perhatikan protokol kesehatan dan hindari kerumunan," kata Doni.
Untuk mengantisipasi libur panjang cuti bersama nanti, Doni mengatakan pemerintah telah menerapkan sejumlah langkah. Pertama, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 telah menginstruksikan sejumlah pengelola tempat wisata alam agar maksimal pengunjung hanya 50 persen kapasitas maksimum tempat tersebut.
"Seluruh penyelenggara wisata-wisata alam untuk membuat standar operasional prosedur maksimal hanya boleh 50 persen pengunjung di dalam area tersebut," kata Doni.
Kedua, Satgas Covid-19 meminta aparat daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, serta aparat TNI/Polri di daerah agar mengawasi pelaksanaan instruksi tersebut. "Dan kita berharap kerja sama dari seluruh komponen masyarakat sehingga upaya untuk mengurangi (kerumunan) ini bisa tercapai," kata Doni.
Ketiga, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan mengumpulkan para Gubernur, termasuk Bupati/ Wali Kota melalui webinar, dalam rangka menyampaikan sejumlah prosedur operasional standar yang terkait dengan masalah upaya mitigasi menghadapi libur panjang.
"Ini penting karena (pemerintah) daerah pasti lebih tahu dibandingkan kami yang ada di (pemerintah) pusat. Mana daerah-daerah yang paling sering dikunjungi masyarakat (saat liburan). Kemudian apa langkah-langkah yang perlu dilakukan. Dan tentunya kami dari pusat akan memberikan dukungan penuh kepada seluruh Bupati/ Wali Kota dan juga Gubernur yang mengambil langkah-langkah tersebut," kata Doni.
Keempat, selama sebelum pelaksanaan libur cuti bersama, Satgas Covid-19 telah mengimbau masyarakat untuk bisa meluangkan waktu melakukan kegiatan merawat alam. "Kenapa merawat alam penting? Itu demi menghadapi (anomali iklim global) La Nina, curah hujan yang tinggi. Kalau kita abai, kita tidak siap, maka potensi terjadi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor bisa menyertai kita di banyak daerah," kata Doni.
Kelima, Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk membatasi acara-acara keluarga. "Banyak kasus terpapar Covid-19 karena pertemuan keluarga. Oleh karenanya, kami sangat berharap kerja sama dari semua komponen, terutama media, sampai dengan pelaksanaan libur panjang yang akan datang, untuk senantiasa menyampaikan pesan liburan aman nyaman tanpa kerumunan. Artinya tanpa kumpul-kumpul. Kalau itu bisa kita lakukan, maka saya yakin kekhawatiran kita terjadi peningkatan kasus bisa kita kendalikan," kata Doni.
Gubernur Ganjar Pranowo telah mengeluarkan imbauan agar warganya di luar daerah tidak memaksakan mudik pada saat libur panjang akhir pekan. Ia mengkhawatirkan aktivitas mudik akan membuat banyak orang berkerumun di jalanan dan risiko penularan Covid-19 bakal kembali lebih besar.
“Saya berharap, warga Jawa Tengah yang di luar tidak usah mudik dan tetap tinggal di tempat masing-masing. Sehingga bisa tetap menjaga kesehatannya dan tetap mengurangi risiko penularan Corona,” ungkapnya, Selasa (20/10).
Maka, tegas Gubernur, kalau boleh ia menyarankan warga Jawa Tengah yang saat ini berada di luar daerah untuk tidak mudik. Terkait dengan imbauan tersebut, Gubernur juga mengaku sudah melakukan koordinasi guna melaksanakan berbagai antisipasi kerumunan saat libur panjang, baik terhadap aktivitas mudik maupun aktivitas di berbagai pusat keramaian serta tujuan wisata.
Menurutnya, perlu dipertimbangkan upaya-upaya dalam mengantisipasi risiko penularan Covid-19 seperti halnya dengan situasi Lebaran, beberapa waktu lalu. “Saya minta diefektifkan penjagaan dan penyekatan serta lebih menghidupkan kembali peran ‘Jogo Tonggo’ dan ‘Kampung Tangguh Covid-19’, yang sudah dibentuk di berbagai wilayah di Jawa Tengah,” katanya.
Ganjar juga mengharapkan, para pengelola tempat- tempat wisata menerapkan betul protokol kesehatan (prokes) pencegahan, saat menerima pelancong dan tidak terlena oleh besarnya animo para pengunjung.
Maka protokolnya harus disiapkan betul- betul guna menghindari hal- hal yang tak diinginkan terkait dengan risiko penularan Covid-19 dan kalau mereka (red; pengelola tempat wisata) tidak bisa, ya kita tutup kembali.
“Kami juga meminta agar ada pengawasan semacam patroli agar mengontrol tempat-tempat wisata tersebut sekaligus untuk memastikan imbauan ini betul-betul dilaksanakan pada saat libur panjang akhir pekan nanti,” tambahnya.
Di lain pihak, Gubernur Jawa Tengah juga mengapresiasi kiat-kiat yang dilakukan oleh masyarakat di kepulauan Karimnujawa, Kabupaten Jepara yang menyiagakan relawan khusus guna mengawasi prokes pencegahan Covid-19. Di Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, 20 relawan Covid-19 bekerja mendata sekaligus melakukan skrining terhadap para wisatawan, setelah aktivitas pariwisata di kawasan kepulauan tersebut dibuka kembali, pada Jumat (16/10) lalu.
Menurut Ganjar, apa yang dilakukan oleh warga di Karimunjawa tersebut merupakan inisiatif yang bagus dalam upaya melindungi masyarakat yang lebih luas di wilayah kepulauan Karimunjawa. Mereka dengan penuh kesadaran harus melakukan langkah-langkah yang tepat, manakala aktivitas pariwisata yang semula harus terhenti akibat dampak pandemi kini telah dibuka kembali secara bertahap dan terbatas.
“Mereka telah menyiapkan berbagai prosedur serta langkah-langkah standar yang penting dilakukan guna memperkuat sistem pencegahan serta untuk menekan risiko penularan,” kata Ganjar.
Atik, salah satu relawan Covid-19 Desa Karimunjawa, mengatakan selain pendataan terhadap wisatawan yang berkunjung, relawan juga berperan untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya Covid-19 serta pembagian masker. Jika ada wisatawan yang datang, jelasnya, akan terlebih dahulu mengecek surat keterangan hasil rapid test. Kepada pengunjung (wisatawan) juga wajib menandatangani surat pernyataan sekaligus menyertakan berapa hari akan berada di Karimunjawa.
Pendataan juga dilakukan terhadap agen maupun biro wisata yang membawa. Sistem pendataan ini dibutuhkan, manakala langkah koordinasi dengan pihak terkait benar- benar dibutuhkan. “Terutama jika terjadi masalah, yang berkaitan dengan Covid-19,” tegasnya.
Ia juga menyebut, di Karimunjawa inisiatif untuk menyiapkan system pencegahan tidak hanya peran relawan saja, namun gerakkan ‘Jogo Tonggo’ juga aktif untuk mendukung. “Misalnya, jika ada wisatawan yang tak bawa persyaratan (rapid test) kita minta RT setempat untuk mengawasi supaya tidak banyak melakukan interaksi dengan warga dan keluyuran ke mana-mana,” kata Atik.
Dari Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil siap menambah personel TNI Polri untuk mencegah potensi kenaikan kasus Covid-19 saat libur panjang akhir bulan ini. Namun, Ridwan Kamil memastikan tidak ada kewajiban untuk menunjukan hasil tes PCR bagi masyarakat yang masuk ke wilayah Jawa Barat.
“Long weekend saat Idul Adha (lalu) menaikkan kasus. Pelajaran buat kita. Kami sudah meyiapkan materi ediukasi, pada dasarnya selama disiplin 3 M bisa terkendali,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Senin (19/10).
Menurut Emil, ia sudah koordinasi dengan Polda (dan TNI) untuk memperbanyak personel. "Seperti kita tiap minggu kita menyerbu zona merah, termasuk ke titik destinasi wisata untuk menerapkan protokol kesehatan dengan tegas," katanya.
Menurutnya, jika ada hotel atau tempat pariwisata yang melanggar protokol kesehatan, maka ancamannya adalah penutupan sementara. Di luar dari itu, tidak ada kebijakan yang berubah. Ia tidak menerapkan aturan bagi warga luar Jawa Barat yang datang untuk menunjukan bukti bebas Covid-19 melalui tes PCR.
“Swab itu mahal kalau mandiri. Yang penting, sambil menunggu vaksin, kuncinya 3M (mencuci tangan, menjaga jarak dan mengenakan masker). Lockdown terbaik ya pakai masker. Kita nanti buktikan hasilnya,” paparnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya, mengantisipasi libur panjang akhir Oktober mendatang. Diperkirakan pada libur yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW nanti, mobilitas masyarakat akan naik signifikan terutama menuju destinasi wisata.
Lonjakan pergerakan manusia ini, ujar presiden, berpotensi meningkatkan angka kasus Covid-19 harian. Indonesia pernah mengalami lonjakan kasus hingga lebih dari 30 persen pada awal September lalu, sebagai akibat dari libur panjang Tahun Baru Islam pada pertengahan Agustus. Ramainya tempat wisata dan banyaknya warga yang memilih keluar rumah terbukti ampuh menaikkan angka kasus.
"Mengingat kita memiliki pengalaman kemarin, libur panjang pada 1,5 bulan yang lalu, setelah itu terjadi kenaikan yang agak tinggi. Ini perlu kita bicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama ini jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus covid," ujar Presiden Jokowi dalam sambutan rapat terbatas, Senin (19/10).
Pemerintah, ujar presiden, perlu mempertahankan dan memperbaiki capaian penanganan Covid-19 yang sudah berjalan saat ini. Ia tidak ingin adanya pergerakan manusia dalam jumlah banyak saat libur panjang nanti justru kembali menaikkan tren penambahan kasus Covid-19.
Per 18 Oktober, ujar Jokowi, rata-rata kasus aktif di Indonesia tercatat 17,69 persen. Angka ini sudah lebih rendah daripada kasus aktif dunia yang bertengger di angka 22,54 persen. Tingkat kematian akibat Covid-19 di Indonesia juga sudah turun, dari 3,94 persen bulan lalu menjadi 3,45 persen saat ini.
Sedangkan tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Tanah Air juga naik menjadi 78,84 persen, di atas angka dunia pada 74,67 persen.
"Saya kira hal-hal seperti ini yang terus harus kita perbaiki sehingga kita harapkan tren kasus di Indonesia akan semakin membaik. Tadi yang pertama mengenai libur panjang," kata Jokowi.