REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mulyanto mengaku setuju, jika DPR dinilai kurang bertaji dalam satu tahun pertama Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Khusunya dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.
"Fungsi DPR RI secara teknis dalam legislating, budgeting, dan controlling sebagian memang menjadi kurang powerfull lagi," ujar Mulyanto kepada Republika.co.id, Rabu (21/10).
Fungsi anggaran DPR juga disebut diambil alih oleh pemerintah, dengan alasan penanganan Covid-19. Lewat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait penanggulangan Covid-19, yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
Menurutnya, hal ini terjadi karena mayoritas fraksi yang ada di DPR merupakan partai pendukung Jokowi-Ma'ruf. Sehingga ia tak heran, jika DPR saat ini seakan selalu setuju dengan kebijakan pemerintah.
"Karenanya dapat diduga kalau keputusan politik yang diambil DPR lebih mengarah pada kemudahan jalan bagi kebijakan eksekutif," ujar Mulyanto.
Mulyanto berharap, DPR dapat menjadi lembaga independen yang kembali bertaji dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Agar DPR tak lagi dicap sebagai tukang stempel di era Jokowi-Ma'ruf.
"Tetap menjadi sebuah kekuatan penyeimbang yang mandiri dan independen, sehingga dapat menjalankan fungsi check and balances yang tepat," ujar Mulyanto.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyampaikan evaluasinya terhadap satu tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin. Menurutnya, kepiawaian Jokowi menggaet Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintah telah berhasil menjadikan DPR saat ini seperti halnya macan ompong yang tak berkutik di hadapan pemerintah.
Menurutnya DPR sebagai lembaga legislatif dianggap telah kehilangan perannya dalam hal pengawasan. Lucius berpandangan faktor itu lah yang kemudian membuat omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja begitu mudah diselesaikan.
"Padahal secara umum kinerja legislasi parlemen sangat buruk, tetapi pada RUU yang menjadi fokus pemerintah, DPR bisa ngegas membahasnya sesuai dengan yang diinginkan pemerintah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika