REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM -- Pembangunan bendungan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur diharapkan melibatkan warga lokal. Pembangunan bendungan itu untuk memenuhi kebutuhan air bersih ibu kota negara Indonesia yang baru.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara Abdul Rahman Wahid saat dihubungi di Penajam, Kamis (29/10), mengatakan untuk pengerjaan bendungan agar melibatkan masyarakat lokal, sehingga tidak terjadi konflik. "Paling tidak dalam pembangunan warga sekitar dilibatkan, jangan tenaga kerja dari luar daerah yang mendominasi dalam pengerjaan bendungan itu," ujar politisi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra tersebut.
"Walau sebagai buruh harian masyarakat sekitar dilibatkan agar tidak jadi penonton, sehingga mereka juga ada pekerjaan dan dapat penghasilan," kata Abdul Rahman Wahid.
Yang terpenting juga, lanjut dia, menyangkut pembayaran pembebasan lahan harus dituntaskan dengan baik sebelum dilakukan pembangunan bendungan tersebut. Permasalahan pembebasan lahan lokasi pembangunan itu, menurut Abdul Rahman Wahid, sangat peka karena berhubungan dengan uang, sehingga pembebasan lahan harus dilakukan dengan baik dan teliti.
Penetapan standar pembayaran pembebasan lahan, katanya lagi, seperti harga lahan per meter persegi dan nilai tanam tumbuh harus ditentukan oleh pemerintah pusat.
"Jangan sampai saat pembangunan fisik dimulai, masalah pembebasan lahan belum beres, dan jadi gejolak di masyarakat," ujar Abdul Rahman Wahid.
Sejumlah wilayah di Kecamatan Sepaku yakni Desa Sukomulyo, Argomulyo, dan Desa Tengin Baru masuk dalam proyek pembangunan bendungan yang memiliki daya tampung 11,6 juta meter kubik dengan debit 2.400 liter per detik tersebut. Luas bendungan mencapai 443 hektare yang terdiri atas 101 hektare untuk tubuh atau konstruksi bendungan dengan luas genangan 342 hektare.
Anggaran pembebasan lahan dan pembangunan fisik bendungan untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat ibu kota negara Indonesia yang baru itu, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika