Selasa 03 Nov 2020 20:41 WIB

Imelda: Klub Sudah Berdarah-darah Layak Diberi Hak Suara

Klub ingin terlibat dalam pemilihan Ketum PBSI.

Rep: Fitrianto/ Red: Gilang Akbar Prambadi
Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum PBSI 2020-2024 Edi Sukarno (tengah) bersama Sekretaris Topan Indra Karsa (kanan), dan Sekjen PBSI Achmad Budiharto (kiri) memberikan keterangan pers terkait penyenggaraan Munas PBSI di Jakarta, Selasa (13/10/2020). Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 5-6 November 2020 dengan agenda pemilihan Ketua Umum PBSI masa bakti 2020-2024.
Foto: ANTARA/Aprillio Akbar
Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum PBSI 2020-2024 Edi Sukarno (tengah) bersama Sekretaris Topan Indra Karsa (kanan), dan Sekjen PBSI Achmad Budiharto (kiri) memberikan keterangan pers terkait penyenggaraan Munas PBSI di Jakarta, Selasa (13/10/2020). Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 5-6 November 2020 dengan agenda pemilihan Ketua Umum PBSI masa bakti 2020-2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana agar klub bulu tangkis di Tanah Air memiliki hak suara dalam Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) kembali mencuat. Ketua Harian Klub Jaya Raya Imelda Wigoena mengatakan, sebenarnya sudah cukup lama isu itu disuarakan. Hal ini diungkapkan Imelda saat dihubungi republika.co.id, Selasa (3/11).

"Sebenarnya saya dengar agar klub memiliki hak suara dalam Munas PBSI sudah lama. Tetapi belum juga terwujud. Yang saya dengar harus diajukan dulu, dibentuk tim kecil serta harus disetujui 2/3 peserta Munas," kata Imelda.

Sebagai mantan pebulu tangkis dan juga pengurus klub, menurut Imelda, suatu yang wajar jika klub mendapatkan hak suara dan hak pilih dalam Munas PBSI. Itu arena klub sudah berjuang keras mencetak atlet.

"Kita membina dari usia dini, kita biayai latihan, tempat tinggal, pendidikan. Itupun belum tentu jadi pemain bagus semua. Nanti kalau sudah hampir jadi diserahkan ke Pelatnas. Klub sudah berkorban untuk itu. Jadi wajar kalau klub mendapatkan hak suara dan hak pilih di Munas PBSI, kami sudah berdarah-darah," kata dia.

Namun, jika untuk mewujudkan hal ini di Munas 2020, kata dia, itu akan sulit. "Kalau tahun ini sudah terlambat sepertinya. Mungkin Munas mendatang. Mohon maaf ada juga Pengprov (Pengurus Provinsi) PBSI yang tidak membina pemain, mereka hanya muncul saat Munas saja. Kita ingin klub juga diperhatikan," ujar Imelda.

Imelda juga berharap Ketua Umum terpilih beserta pengurus mendatang harus bisa berinovasi. "Cobalah inovasi, dahulu zaman Try Sutrisno, dengan jabatannya bisa menggerakkan pendirian Pusdiklat di daerah. Jadi PBSI harus ada perubahan yang lebih baik ke depannya," kata dia

"Yang tidak kalah penting, Ketua Umum juga harus dekat dengan pemain, pelatih dan klub. Sampai saat ini Try Sutrisno masih dekat dengan kita-kita itu karena dahulunya begitu akrab dengan pemain. Ketua umum itu ibarat bapak dari pemain, pelatih, klub dan semua stakeholder," kata dia.

Munas PBSI tahun ini rencananya akan digelar 5-6 November di Tangerang, Banten. Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum mereda membuat Munas digelar secara tertutup untuk media.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement