REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Israel berencana membangun permukiman baru di daerah sensitif dekat Yerusalem Timur. Palestina segera memprotes dan menentang rencana tersebut.
The Israel Land Authority (ILA), melalui situsnya pada Ahad (15/11), telah membuka tender bagi para kontraktor untuk proyek pembangunan 1.257 rumah di daerah Givat Hamatos. Penawaran akan berakhir pada 18 Januari atau dua hari sebelum Joe Biden dilantik menjadi presiden Amerika Serikat (AS) menggantikan Donald Trump.
ILA tidak merilis tanggal tentang kapan pembangunan akan dimulai. Juru bicara kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh telah melayangkan protes dan kecaman atas rencana proyek tersebut.
Menurut dia, rencana itu merupakan kelanjutan dari upaya Israel untuk melenyapkan solusi dua negara yang didukung secara internasional. Di sisi lain, Israel kembali secara terang-terangan mengabaikan semua resolusi internasional yang menegaskan ilegalitas permukiman.
"Tawaran lanjutan pemerintah pendudukan untuk unit perumahan permukiman baru tidak akan mengubah fakta bahwa semua permukiman pasti akan berakhir, dan bahwa permukiman ini ilegal serta melanggar semua keputusan dan hukum internasional," kata Rudeineh, dikutip laman kantor berita Palestina WAFA.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell menyampaikan kekhawatirannya atas rencana pembangunan permukiman Israel di Givat Hamatos. "Ini adalah lokasi utama antara Yerusalem dan Betlehem di Tepi Barat yang diduduki. Setiap pembangunan permukiman akan menyebabkan kerusakan serius pada prospek negara Palestina yang layak dan berdekatan," ujar Borrell.
Organisasi anti-permukiman Israel Peace Now menuding pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sengaja "mengebut" proyek permukiman. Hal itu dilakukan sebelum kemudi pemerintahan AS beralih dari Trump ke Biden.
Selama masa pemerintahan Trump, AS telah mengabulkan beberapa kepentingan politik Israel, salah satunya mengakui bahwa Yerusalem merupakan ibu kota negara tersebut. Trump pun merestui klaim kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.
Belum lama ini AS berhasil memediasi proses normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan tiga negara Muslim yakni Bahrain, Sudan, dan Uni Emirat Arab (UEA). Trump sempat berujar masih ada beberapa negara yang akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika