REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM  - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berencana melaporkan pembuat surat edaran yang mencatut nama Gubernur NTB Zulkieflimansyah untuk permintaan bantuan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 kepada sejumlah perusahaan.

"Hoaks surat edaran yang mencatut nama Gubernur kembali kami temukan. Kontennya mirip dengan yang beredar tanggal 10 November 2020 yaitu meminta dana pengamanan pelaksanaan Pilkada. Kami harus klarifikasi kembali biar masyarakat, terutama dunia usaha tidak mudah percaya dengan modus penipuan seperti itu," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, Jumat (21/11)

Surat Edaran (SE) yang mencatut nama Gubernur NTB H Zulkieflimansyah kembali beredar setelah sebelumnya surat serupa muncul di sejumlah media sosial dan WhatsApp Group. Tidak jauh berbeda dengan surat hoaks yang beredar sebelumnya, SE ini juga ditujukan kepada pimpinan perusahaan yang beroperasi di NTB yang berisi permintaan bantuan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Ia mengatakan, di dalam surat hoaks tersebut, muncul nama pemilik rekening, nomor rekening dan nomor telepon. Selanjutnya di bagian akhir muncul nama Gubernur NTB plus tanda tangan dan stempel yang menyerupai stempel resmi Gubernur NTB.