REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Menteri BUMN Erick Thohir merombak sejumlah direksi dan komisaris BUMN di tengah pandemi, dinilai tepat. Sebab pada masa pandemi, terobosan para pemimpin perusahaan pelat merah bisa jadi aspek penilaian ulang oleh Menteri BUMN.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talattov mengatakan, di masa normal, perombakan direksi merupakan rutinitas Kementerian BUMN untuk mengevaluasi kinerja para pimpinan. Sementara di masa pandemi saat ini, Erick Thohir perlu menilai ulang kinerja direksi yang sudah melakukan langkah antisipatif dan terobosan untuk menjaga kinerja perusahaan. 

"Momentumnya pas untuk melihat kalau memang ada direksi yang tidak punya sense of crisis dan kerjanya business as usual, itu berbahaya. Salah satu pertimbangan utama merombak direksi BUMN perlu dilihat dari sisi sensitivitas direksi melihat kondisi perusahaan saat ini," ujar Abra saat dihubungi Republika di Jakarta, kemarin.

Abra menilai, direksi yang peka terhadap kondisi krisis sangat dibutuhkan dalam membantu pemerintah memulihkan dampak pandemi. Pemerintah memiliki harapan besar terhadap BUMN untuk menjadi penggerak pemulihan ekonomi. Selain memiliki permodalan yang kuat, BUMN juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah melalui dana talangan hingga penyertaan modal negara (PMN).

BUMN juga relatif punya daya tahan tinggi, mereka tetap memiliki kans mendapatkan proyek besar walau di tengah resesi. "Kalau BUMN tidak bisa dipacu bekerja lebih keras, momentum pemulihan ekonomi tidak bisa didapat, itu yang berbahaya," ucap Abra. 

Di sisi lain, lanjut Abra, pemerintah juga mengandalkan kontribusi BUMN melalui penerimaan pajak. Sebab sektor swasta yang sedang lesu akibat pandemi. "Sumber utama penerimaan negara yang diandalkan negara ya dari BUMN," ujar dia.

Terlebih, realisasi penerimaan pajak sampai Oktober baru 69 persen. Sehingga, target pemulihan ekonomi nasional sedikit banyak tergantung kinerja BUMN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika