REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menganjurkan agar anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk klaster korporasi dan UMKM pada tahun depan dapat ditingkatkan. Dua klaster ini dinilainya menjadi kunci untuk mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat.

Dalam mengakselerasi tren pemulihan, Rosan menjelaskan, UMKM dan pengusaha skala menengah hingga besar harus berjalan beriringan. Sebab, semuanya merupakan satu bagian. "Jadi, supaya pemulihan lebih cepat optimal, maka penanganan perlu dilakukan keseluruhan," tuturnya dalam Webinar Economic Outlook 2021: Memacu Pertumbuhan di Tengah Pandemi, Selasa (24/11).

Rosan mengatakan, saat ini merupakan saatnya pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi. Sebelumnya, secara bertahap, fokus anggaran sudah diberikan pada kesehatan dan perlindungan sosial, terutama untuk masyarakat kelompok bawah, yang juga terus berjalan sampai 2021.

Lebih rinci, Rosan menjelaskan, kunci pemulihan ekonomi berada pada pemulihan domestik konsumsi yang berperan besar pada pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). "Bagaimana create orang spending, sekarang mereka menahan semua terutama kelas menengah atas," ucapnya.

Tapi, Rosan mengakui, akselerasi pemulihan ekonomi tidak bisa terlepas dari pengadaan vaksin dan vaksinasi. Poin ini disebutnya sebagai game changer pada tahun depan yang menjadi momentum pemulihan ekonomi global maupun Indonesia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute Development for Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menjelaskan, program PEN tahun depan masih membutuhkan beberapa perbaikan dan evaluasi. Sebab, hampir separuh dari strukturnya berkurang.

"Padahal, untuk bantuan sosial dan UMKM tetap dibutuhkan dengan jumlah yang sama tahun 2021 untuk menciptakan permintaan bagi perekonomian," katanya dalam Webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021: Jalan Terjal Pemulihan Ekonomi, Senin (23/11).

Selain itu, Tauhid menambahkan, pemerintah harus melakukan perubahan desain pada perlindungan sosial. Besaran bantuan yang diberikan relatif kecil di tengah peningkatan kebutuhan konsumsi pada masa pandemi.

Kurang efektifnya program perlindungan sosial sudah terlihat pada tahun ini. Tauhid menjelaskan, program PEN 2020 untuk bantuan sosial tidak maksimal mendorong konsumsi yang terlihat pada konsumsi makanan masih berada di level 0,69 persen pada kuartal ketiga 2020.

Tauhid juga memberikan catatan pada penyerapan PEN yang masih rendah. Sampai pertengahan November, realisasinya belum mencapai 60 persen. Hal ini mendorong tidak sinerginya program PEN yang menyebabkan efektivitasnya di masyarakat dan dunia usaha ikut rendah. "Ini harus menjadi catatan ketika semua berharap PEN dapat menyelesaikan permasalahan pemulihan ekonomi," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika