Selasa 01 Dec 2020 00:12 WIB

Tes Covid-19 Warga Sekolah tidak Boleh Memberatkan

Daftar periksa yang dipatuhi lebih penting dari tes Covid-19 sekolah.

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Indira Rezkisari
Murid SMP Negeri 1 Surabaya mengikuti pelaksanaan tes usap (swab) di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (25/11/2020). Pelaksanaan tes usap yang diselenggarakan secara serentak oleh pemerintah Kota Surabaya untuk pelajar di 18 Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut sebagai bentuk persiapan rencana sekolah tatap muka untuk jenjang SMP pada awal Desember mendatang.
Foto: MOCH ASIM/ANTARA
Murid SMP Negeri 1 Surabaya mengikuti pelaksanaan tes usap (swab) di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (25/11/2020). Pelaksanaan tes usap yang diselenggarakan secara serentak oleh pemerintah Kota Surabaya untuk pelajar di 18 Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut sebagai bentuk persiapan rencana sekolah tatap muka untuk jenjang SMP pada awal Desember mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sejumlah daerah melaksanakan tes deteksi Covid-19 kepada warga sekolah sebelum dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Nurullah Koswara menilai, tes deteksi ini boleh saja dilakukan asalkan tidak memberatkan.

Ia setuju atas semua langkah yang dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di sekolah. "Menurut saya kalau ketika orang dewasa itu dideteksi apa dia positif atau tidak, anak-anak juga menurut saya tidak masalah asal tidak membebani," kata Dudung pada Republika, Senin (30/11).

Baca Juga

Di satu sisi, lanjut Dudung, pembukaan sekolah jangan semata-mata berfokus pada hasil tesnya saja namun juga harus melibatkan pemangku kepentingan pendidikan yang lain. Pemerintah daerah diminta tidak hanya melibatkan pihak pemerintah saja dalam menentukan buka sekolah, namun juga melibatkan organisasi masyarakat dan organisasi profesi guru serta dokter.

Dudung mengatakan, masukan-masukan dari pemangku kepentingan pendidikan lainnya perlu dilakukan agar pemerintah tidak membuat kebijakan satu arah. Harus dipastikan juga jika kebijakan yang dilakukan tidak merugikan banyak pihak dan harus berorientasi kepada keselamatan warga sekolah.