REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Ketersediaan tempat tidur isolasi di 21 rumah sakit rujukan Kota Bogor sudah di atas 50 persen. Secara keseluruhan, rata-rata ketersediaan tempat tidur isolasi di Kota Bogor pekan ini mencapai 81 persen.

“Grafik kenaikkannya tinggi sekali, di 21 rumah sakit rujukan di atas 50 persen atau hampir penuh,” kata Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, Rabu (2/12).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, dari 21 rumah sakit rujukan, terdapat jumlah tempat tidur isolasi sebanyak 464 unit. Dari jumlah tersebut, 376 tempat tidur atau 81 persen terisi.

Sementara, dari 20 unit tempat tidur di ICU, 90 persen atau 19 unit di antaranya sudah diisi pasien. Sedangkan di Pusat isolasi BNN Lido dengan kapasitas 100 tempat tidur, terisi 50 persen.

Bima Arya menyebutkan, saat ini Satgas Covid-19 Kota Bogor sangat intens melakukan koordinasi dengan rumah sakit rujukan untuk memastikan ketersediaan tempat tidur isolasi, serta penanganan pasien Covid-19 di Kota Bogor.

Sementara, Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno meminta kepada rumah sakit rujukan Covid-19 untuk meningkatkan kapasitas tempat isolasi dan ICU. Sebab, di Kota Bogor jumlahnya masih sangat terbatas.

Tercatat, ada 21 ruang ICU atau 11 persen dari total seluruh rumah sakit. Untuk itu pihaknya meminta agar hal tersebut perlu ditingkatkan.

"Tren yang ada meningkat terus  karenanya kita juga harus meningkatkan kapasitas tempat isolasi dan ICU. Rumah sakit diharapkan kerjasamanya dalam meng-update secara real time tentang keterisian tempat tidurnya agar memudahkan dalam mengatur," kata Retno.

Selain itu, dia menjelaskan, saat ini Kota Bogor mengalami pertambahan kasus yang cukup signifikan pada November 2020. Rata-rata data harian penambahan 40 kasus baru, angka itu dua kali lipatnya dari Oktober sekitar 20 kasus positif baru per-hari.

Tingginya angka kasus positif sebagian besar disebabkan karena sampel mandiri yang dilakukan hampir dua kali lipat dari tes yang dilakukan Dinkes Kota Bogor. Berdasarkan data, rata-rata satu pekan Dinkes mengambil 900 sampel, sementara tes mandiri bisa mencapai 2.900 dan sebagian besar dari tes mandiri itu yang dilaporkan hanya hasil positif sementara hasil negatif tidak terlaporkan.

“Hal itu yang menyebabkan positivity rate kita tinggi, karena mandiri hanya melapor sampel positif. Untuk yang negatif tidak. Sehingga ke depan kami juga meminta kepada fasilitas kesehatan yang melakukan swab melaporkan angka positif dan negatif sehingga kita juga bisa menghitung secara proporsional,” jelas Retno.

Ikuti Whatsapp Channel Republika