REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Antara
Provinsi Jawa Tengah (Jateng) disorot Satuan Tugas Penanganan Covid-19 lantaran mengalami kenaikan kasus tertinggi Covid-19 sebesar 88,8 persen pada pekan ini. Jateng menjadi satu dari tujuh provinsi yang mengalami kenaikan kasus pada pekan ini.
“Jika dilihat pada kasus positif minggu ini, terdapat 7 provinsi yang mengalami kenaikan kasus positif, sedangkan yang mengalami penurunan ada enam provinsi,” kata Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/12).
Selain Jateng, Sulawesi Selatan naik 60,6 persen, Jawa Timur naik 39,1 persen. Selain itu, provinsi prioritas lainnya yang juga mengalami kenaikan yakni Kalimantan Selatan yang naik 12,4 persen, DKI Jakarta naik 4,1 persen, Sumatera Utara naik 2,1 persen, dan Riau naik 0,8 persen.
Wiku pun meminta daerah yang mengalami kenaikan kasus positif pada pekan ini agar melakukan evaluasi penanganan Covid-19.
Untuk kasus kematian, Jateng juga mengalami kenaikan ketiga tertinggi sebesar 55 persen. Jateng di bawah Sulawesi Selatan yang mengalami kenaikan tertinggi kasus kematian mencapai 133,3 persen dibandingkan pekan lalu. Di posisi kedua, ada Kalimantan Timur yang angka kematian Covidnya naik 94,1 persen.
“Dengan data ini bisa dilihat bahwa perkembangan di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Riau mengalami perkembangan ke arah kurang baik, ditandai dengan jumlah kasus positif dan kematian yang naik cukup tinggi,” kata Wiku.
Merespons kenaikan kasus positif Covid-19 di wilayahnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, Pemerintah Provinsi Jateng bersama pemerintah kabupaten/kota menyiapkan rumah karantina di 82 lokasi. Selain itu, Pemprov Jateng juga akan menambah jumlah tenaga medis dengan berkoordinasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).
Dari 64 unit rumah sakit sampai pada 13 Desember 2020 mengajukan kebutuhan kurang lebih 914 orang perawat dan 26 orang dokter, 629 orang perawat ruang isolasi, dan 285 perawat ruang ICU. Kemudian, 21 orang dokter ini diharapkan ada di ruang isolasi dan lima orang dokter di ruang ICU.
Menurut Ganjar, Pemprov Jateng terus melakukan peningkatan tempat isolasi mandiri yang ada di rumah sakit pusat maupun di ICU. Ia memerinci rumah sakit pada lini 1 tempat tidur ICU semula ada 99 unit yang tersedia, sekarang bertambah 33 unit dengan demikian total ada 132 unit. Kemudian tempat tidur isolasinya dari 1.176 unit menjadi 1.320 atau bertambah 144 unit.
Selanjutnya, untuk rumah sakit lini 2 tempat tidur ICU semula 185, sekarang 268 unit atau bertambah 83 unit. Sedangkan, tempat tidur isolasinya semula 2.374 unit menjadi 2.723 unit atau bertambah 349 unit.
Ganjar melanjutkan, untuk rumah sakit lini 3 tempat tidur ICU semula 154 unit menjadi 569 unit atau bertambah 415 unit. Kemudian, tempat tidur isolasinya semula 2.388 unit menjadi 6.978 unit, atau bertambah 4.590 unit.
"Jadi ini yang kita pastikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kita harapkan tenang, aman," ujar Ganjar, Rabu.
Asrama Haji Donohudan juga mulai digunakan untuk tempat isolasi terpusat dengan kapasitas sebanyak 874 tempat tidur. Sedangkan di kantor BPSDMD Jateng, disiapkan tempat isolasi berkapasitas 400-600 tempat tidur.
Pemprov Jateng juga menyiapkan pelaksanaan operasi yustisi dan tes antigen bagi pendatang di titik-titik peristirahatan saat libur akhir tahun. Pemprov Jateng juga menyiapkan pos kontrol untuk mengurai kerumunan yang dimungkinkan terjadi dan operasi yustisi yang akan digelar pada titik-titik rawan kerumunan seperti rest area.
"Di 'rest area' akan dipersiapkan tempat untuk lakukan kontrol sehingga tidak terjadi kerumunan. Jawa Tengah akan siapkan yustisi di sana, Satpol PP, juga kepolisian dibantu TNI sekaligus Dinkes untuk bisa ambil sampling tes untuk lakukan pengamanan, rencananya akan di beberapa titik," ujar Ganjar.
Pada Selasa (16/12), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, bahwa pemerintah akan memberlakukan pengetatan aktivitas masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.
"Kita bukan menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), tapi akan menerapkan kebijakan pengetatan yang terukur dan terkendali, supaya penambahan kasus dan kematian bisa terkendali dengan dampak ekonomi yang relatif minimal," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu menegaskan pengetatan aktivitas masyarakat akan dilakukan secara terukur dan terkendali. Mulai dari larangan perayaan tahun baru hingga pembatasan jam operasional tempat hiburan yang jadi titik kumpul masyarakat.
"Pengetatan masyarakat secara terukur meliputi WFH 75 persen, pelarangan perayaan tahun baru di seluruh provinsi, dan pembatasan jam operasional mal, restoran, tempat hiburan sampai pukul 19.00 untuk Jabodetabek dan 20.00 untuk zona merah di Jabar, Jateng dan Jatim."
Ikuti Whatsapp Channel Republika