REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan, pihaknya memiliki temuan pemotongan bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19. Bukti temuan itu kemudian diserahkan ke KPK.
"Berdasar penelusuran MAKI, telah ditemukan barang sembako yang dibagikan kepada masyarakat seharga kurang lebih Rp 188 ribu," kata Boyamin Saiman di Jakarta, Rabu (16/12).
Dia mengatakan, paket sembako tersebut berupa 10 kg beras, minyak goreng 2 Liter, dua kaleng sarden 188 gram, roti biskuit kelapa 600 gram dan susu bubuk 400 gram. Dalam penyerahan bukti itu, MAKI meminta penyidik KPK menerapkan ketentuan perbuatan melawan hukum bahwa Menteri Sosial Juliari Peter Batubara bersama tersangka lainnya dianggap telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
"Ini merugikan keuangan negara sebagaimana rumusan Pasal 2 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Kami dan masyarakat tidak puas jika hanya dikenakan pasal suap sebagaimana rumusan pasal 5 dan pasal 12 E," katanya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Juliari bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bansos Covid-19. Dia ditetapkan bersama Matheus dan Adi Wahyono (AW) serta dari pihak swasta Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).
KPK menduga Mensos menerima suap senilai Rp 17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar.
Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB.
Tersangka MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Tersangka AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan Menteri Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
KPK akan mendalami segala temuan bukti terkait korupsi bansos pandemi Covid-19. Hal itu dia sampaikan berkenaan dengan niatan MAKI yang akan menyerahkan barang bukti terakti bansos tersebut.
"Segala sesuatu kami dapatkan dari bukti yang diperoleh sekali lagi teman-teman penyidik akan melakukan pendalaman," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Jakarta, Rabu (16/12).
Nawawi mengungkapkan, ada peluang bahwa alat bukti dari MAKI itu dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan. Dia mengatakan, KPK akan akan mengakomodir segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani.
"Itu kalau memang dimaksudkan untuk upaya pembuktian dari pada tindak pidana yang kami sangkakan," katanya.
Nawawi mengakui, bahwa KPK menerima informasi adanya bahwa nilai paket sembako yang semula dipatok Rp 300 ribu per keluarga hanya sampai Rp 200 ribu ke masyarakat. KPK mengaku saat ini masih menyelidiki hal tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika