REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Bandung menandatangani nota kesepakatan tentang sinergitas program jaminan kesehatan nasional di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Kamis (17/12).
Penandatangan dilakukan Wali Kota Bandung, Oded M. Danial dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, M. Cucu Zakaria. Pemerintah Kota Bandung memastikan dukungannya terhadap penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kota Bandung secara serius melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dengan BPJS Kesehatan Cabang Bandung. Hal itu sebagai salah satu upaya dalam menciptakan visi Bandung Sejahtera.
Kegiatan ini juga turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Asep Gufron, Dinas Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanagara, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Toto Rusdiantono, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tatang Muhtar, Bagian Kerja Sama Daerah Pemerintah Kota Bandung Dudy Prayudi, serta Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandung Bambang Suhari, yang tentunya memiliki peranan yang besar dalam mensukseskan penyelenggaraan Program JKN-KIS di Kota Bandung.
Wali Kota Bandung, Oded Muhammad Danial menegaskan di tahun 2021 Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan anggaran sebesar 270,7 miliar rupiah untuk pendanaan dan dukungan terhadap program Universal Health Coverage (UHC). Anggaran ini diperuntukan melindungi lebih kurang 600 ribu warga kota bandung dengan prioritas kategori kurang mampu."Alhamdulillah kami sudah siapkan anggaran untuk UHC ini. Harapannya, kerjasama ini terbangun dengan baik dan benar, sehingga bisa bersama-sama menghadirkan pelayanan publik di bidang kesehatan yang merata kepada masyarakat. Khususnya masyarakat yang tidak mampu," kata Mang Oded, sapaannya, usai penandatanganan Nota Kesepakatan di Pendopo Kota Bandung.
Ia juga mengungkapkan, kerjasama ini harus ditindaklanjuti dengan cekatan sehingga pelayanan kesehatan di Kota Bandung berjalan lancar. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan mampu membangun koordinasi yang baik dan responsive dengan BPJS Kesehatan dalam menangani urusan kesehatan masyarakat Kota Bandung."Karena UHC ini merupakan cakupan kesehatan semesta, artinya kami harapkan di KotaBandung tidak adalagi masyarakat yang kebutuhan kesehatannya tidak tertangani. Karena itu, saya sampaikan lagi bahwa koordinasi kerjasama ini harus solid sehingga pelayanan kesehatan yang optimal terealisasikan," paparnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Mokhamad Cucu Zakaria siap berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyatakat. Cucu pun sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menangani masalah kesehatan, baik dari segi regulasi maupun keberpihakan anggaran. “BPJS Kesehatan sangat mengapresiasi keberlangsungan program UHC di Kota Bandung yangkini sudah memasuki tahun ke-empat. Ini bukti nyata bahwa Pemerintah Daerah hadir dalam menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Ini cerminan visi dan misi yang disampaikan MangOded terimplementasikan," kata Cucu.Cucu
BPJS Kesehatan akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat, karena masalah ini bukan cuma persoalan Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan saja, tetapi juga melibatkan stakeholder terkait lainnya.“Kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangkaperbaharuan data. Kini di BPJS Kesehatan sudah single identity yang mengacu pada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Bersama dengan Disdukcapil, untuk memastikan data penduduk yang belum terdaftar Program JKN sudah tersiapkan sehingga memudahkan proses kedepannya,” jelasnya.
Sedangkan dengan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, BPJS Kesehatan akan berkoordinasi terkait percepatan pendataan. Untuk peserta yang memang masuk dalam kategori miskin, melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat diambil alih Kementerian Sosial untuk didaftarkan melalui APBN. Berdasarkan Desember 2020, sebanyak 2,3 juta jiwa atau sekitar 95 persen penduduk Kota Bandung sudah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika