REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan, subsidi biaya listrik untuk masyarakat akan berlanjut pada 2021. Hal itu sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Erick yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menegaskan, kebijakan ini merupakan komitmen Presiden Joko Widodo untuk memastikan masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi tetap mendapat stimulus dari pemerintah.
"Sesuai instruksi Bapak Presiden, kami di KPCPEN yang di dalamnya juga ada Pak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan baru-baru ini melakukan rapat dengan Menteri ESDM agar PLN untuk terus memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Erick, Senin (4/1).
Ia mengatakan, subsidi biaya listrik tetap akan berlaku sesuai sistem yang sudah berlaku sebelumnya. Pelanggan dengan daya 450 VA akan mendapatkan pembebasan biaya penuh alias gratis. Hal ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah pada masyarakat yang rentan secara ekonomi.
Subsidi biaya listrik juga mengacu pada pelanggan dengan daya 900 VA. Perpanjangan subsidi ini berlaku pada kuartal pertama 2021, yakni periode Januari hingga Maret. Kemudian, akan dilihat kembali kemungkinan untuk terus memperpanjang subsidi sesuai kondisi masyarakat yang terdampak.
"Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu pemberian bantuan keringanan biaya listrik PLN berupa diskon 100 persen atau gratis untuk pelanggan rumah tangga daya 450 VA serta diskon 50 persen untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA selama tiga bulan ke depan, sampai Maret 2021," ungkap Erick.
Selain itu, pemerintah juga memastikan seluruh perangkat pengaman sosial tetap akan berlangsung. Semua demi memastikan penanganan Covid-19 dilakukan secara komprehensif antara pemulihan kesehatan dan ekonomi.
"Pemerintah akan melanjutkan program stimulus pada 2021 untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 termasuk di antaranya untuk pengadaan vaksin, bansos tunai, subsidi bunga, pembiayaan UMKM, serta ketahanan pangan," kata Erick menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika