Selasa 05 Jan 2021 06:51 WIB

Pemprov Jabar Salurkan Bantuan Tunai Terdampak Covid-19

Bantuan ke masyarakat diminta tidak antre dan menerapkan protokol kesehatan

Rep: arie lukihardianti/ Red: Hiru Muhammad
Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) memberikan bantuan secara simbolik kepada warga pada acara Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021 di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (4/1/2021). Pemerintah Indonesia kembali memberikan program Bantuan Keluarga Harapan, Bantuan Sembako dan Bantuan Tunai di tahun 2021 bagi masyarakat penerima guna meringankan dampak COVID-19 serta menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional.
Foto: NOVRIAN ARBI/ANTARA
Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) memberikan bantuan secara simbolik kepada warga pada acara Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021 di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (4/1/2021). Pemerintah Indonesia kembali memberikan program Bantuan Keluarga Harapan, Bantuan Sembako dan Bantuan Tunai di tahun 2021 bagi masyarakat penerima guna meringankan dampak COVID-19 serta menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyalurkan secara simbolis bantuan tunai pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19, di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Senin petang (4/1). 

Bantuan pusat bersumber dari tiga program yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Seluruh bantuan tunai ini selanjutnya akan disalurkan oleh bank negara yang tergabung dalam Himbara (Himpunan Bank Negara), yang terdiri dari BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, serta PT Pos Indoensia. "Kami simbolis menyerahkan bantuan tunai (pemerintah pusat) serentak antara lain PKH, Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial  Tunai," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Emil mengatakan, untuk Jabar bantuan PKH diberikan kepada 1.718.362 kepala keluarga. Sementara bantuan sembako kepada 3.315.180 kepala keluarga dan 2.188.274 kepala keluarga penerima bansos tunai. 

Untuk teknis penyalurannya, Emil meminta perbankan memastikan tidak ada antrean masyarakat dan selalu menerapkan protokol kesehatan. "Kita belajar dari pengalaman sebelumnya maka saya titip ke pihak perbankan untuk memastikan kalaupun ada antrean harus sesuai dengan protokol kesehatan yang harus dipatuhi," katanya. 

Emil juga sudah menginstruksikan ke Dinas Sosial Provinsi Jabar agar berkoordinasi dengan Himbara terkait manajemen penyaluran bantuan. "Antrean tidak boleh sembarangan, jangan sampai berkerumun, pelayanan terlalu lama, yang nantinya menimbulkan masalah baru," kata Emil. 

Sesuai dengan arahan Presiden RI, Emil memastikan bahwa Pemprov Jabar akan mengawal langsung penyaluran bantuan agar di lapangan tidak ada potongan dengan alasan apapun. 

"Presiden memberikan arahan agar Pemda mengawal langsung memastikan tidak ada potongan dengan alasan apapun. Kalau ada kita akan tindak secara tegas dan masuk ranah pidana," katanya. 

Kepada penerima bantuan, Emil meminta bantuan dibelanjakan untuk kebutuhan pokok atau yang sifatnya primer. Sehingga ketahanan keluarga dapat terjaga dan ekonomi bergerak. "Kami di Jabar sangat optimistis pemulihan ekonomi sudah mulai membaik, semoga dengan program bantuan dan seiring datangnya vaksin yang minggu ini sudah mulai didistribusikan ekonomi Jabar bisa jauh lebih baik. Itulah semangat 2021 yang kita harapkan," papar Emil. 

Presiden RI Joko Widodo meresmikan peluncuran bantuan tunai 2021 se-Indonesia di Istana Negara dan disaksikan oleh 34 Gubernur secara virtual. Presiden memastikan tahun 2021 penyaluran bantuan sosial akan terus dilanjutkan. Anggaran pun telah disiapkan dalam APBN 2021 sebesar total Rp110 triliun. 

"Tahun 2021 ini penyaluran Bansos akan terus kita lanjutkan dan di dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk seluruh penerima se-Indonesia. Di awal tahun ini saya meluncurkan langsung bantuan tunai untuk penerima bantuan PKH, kartu sembako dan Bansos tunai," katanya. 

Presiden menjelaskan ketiga bantuan itu akan diberikan kepada masyarakat dalam beberapa tahapan. Untuk PKH terbagi menjadi empat tahap oleh bank yang tergabung dalam Himbara. Bantuan program kartu sembako disalurkan setiap bulan sepanjang tahun 2021 dengan nominal Rp200 ribu/ bulan/ keluarga. "Kalau bansos tunai diberikan selama empat bulan dari Januari sampai April 2021, besarannya Rp300 ribu per bulan per kepala keluarga," ujar Jokowi. 

Presiden berharap bantuan ini dapat meringankan beban keluarga yang terdampak Covid-19 dan menjadi pemicu dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat daya beli masyarakat. "Kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional meningkat lebih baik," katanya.

Untuk itu kepada penerima bantuan Jokowi berpesan agar bantuan dimanfaatkan secara tepat. "Kalau untuk yang sembako ya belikan sembako jangan ada yang digunakan untuk beli rokok," katanya. 

Menteri Sosial RI Tri Rismaharini menuturkan, seluruh bantuan berasal dari anggaran Kemensos tahun 2021. Untuk PKH dengan target penerima di 34 provinsi yaitu 10 juta kepala keluarga pihaknya mengucurkan anggaran sebesar Rp28,7 triliun. "PKH bagi 10 juta penerima ini disalurkan setiap tiga bulan sekali di mana pada Januari akan disalurkan sebesar Rp7,17 trilun," kata Mensos. 

Untuk bantuan program Kartu Sembako, Kemensos menyiapkan anggaran sebesar Rp 45,12 triliun dengan target penerima 18,8 juta keluarga di seluruh Indonesia. Pada Januari ini akan disalurkan sebesar Rp3,76 triliun. 

Bansos tunai dengan target penerima 10 juta keluarga, anggaran telah disiapkan sebesar Rp12 triliun. Dari angka tersebut akan tersalurkan sebesar Rp3 triliun untuk Januari 2021. "Sehingga keseluruhan anggaran yang disalurkan ketiga program tersebut pada Januari 2021 sebesar total Rp13,93 triliun," kata Tri. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement