REPUBLIKA.CO.ID, SANAA - Sebanyak 22 kelompok bantuan yang bekerja di Yaman meminta pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mencabut penunjukan gerakan Houthi yang didukung Iran di Yaman sebagai organisasi teroris asing. Langkah ini dinilai akan membahayakan jutaan nyawa dan proses perdamaian.

"Penunjukan ini datang pada saat kelaparan merupakan ancaman yang sangat nyata bagi negara yang hancur akibat konflik selama enam tahun, dan harus segera dicabut," kata pernyataan kelompok bantuan itu.

Departemen Luar Negeri AS telah memulai peninjauan penunjukan yang mulai berlaku 19 Januari, sehari sebelum pelantikan Presiden Joe Biden. Penunjukan tersebut membekukan aset Houthi yang terkait dengan AS, melarang warga AS berbisnis dengan mereka, dan menjadikannya sebagai penjahat untuk menghentikan dukungan atau sumber daya kepada gerakan tersebut.

"Setiap gangguan pada operasi bantuan yang menyelamatkan nyawa dan impor komersial makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya akan membahayakan jutaan nyawa," kata pernyataan kelompok bantuan itu.

AS telah mengecualikan kelompok bantuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Palang Merah, serta ekspor komoditas pertanian, obat-obatan, dan peralatan medis dari penunjukan status tersebut. Namun, organisasi bantuan mengatakan implikasi hukum dari penunjukan tersebut tidak sepenuhnya dipahami dan pengecualian tidak cukup mencakup sektor komersial.

Lisensi dan panduan terkait tidak memberikan jaminan yang memadai kepada bank internasional, perusahaan pelayaran, dan pemasok yang masih menghadapi risiko pelanggaran hukum AS. "Akibatnya, banyak di sektor komersial kemungkinan besar akan merasa risikonya terlalu tinggi untuk terus bekerja di Yaman," kata penanda tangan pernyataan tersebut termasuk Mercy Corps, Dewan Pengungsi Norwegia, Oxfam, Save the Children, dan Komite Penyelamatan Internasional.

Koalisi militer pimpinan Arab Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015 untuk mendukung pasukan pemerintah yang memerangi Houthi. Perang ini dianggap sebagai konflik proksi antara sekutu AS, Arab Saudi, dan Iran. Pejabat PBB berusaha menghidupkan kembali pembicaraan damai untuk mengakhiri perang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika