REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendistribusikan 13.040 dosis vaksin COVID-19 tahap kedua ke kabupaten/kota. Hal ini sebagai langkah mempercepat vaksinasi dalam peningkatan kekebalan tubuh masyarakat dari SARS-CoV-2.
"Pendistribusian vaksin COVID-19 tahap kedua ini dikawal secara ketat oleh tim gabungan TNI/Polri, satgas dan instansi terkait lainnya," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Babel, Andi Budi Prayitno di Pangkalpinang, Selasa (26/1).
Ia mengatakan sebanyak 13.040 dosis vaksin COVID-19 tahap kedua ini diterima Pemprov Kepulauan Babel pada Senin (25/1) dan didistribusikan ke Kota Pangkalpinang 120 dosis, Kabupaten Bangka 2.720 dosis, Belitung 800 dosis.
Selanjutnya, Kabupaten Belitung Timur sebanyak 2.200 dosis, Bangka Selatan 2.240 dosis, Bangka Tengah 2.320 dosis dan pendistribusian vaksin ke Kabupaten Bangka Barat sebanyak 2.640 dosis.
"Pada tahap I, Babel mendapatkan 10.280 dosis dan tahap II menerima 13.040 dosis, sehingga total jadi 23.320 dosis vaksin," katanya.
Baca juga : Minyak Kayu Putih dan Uap Air Panas Bukan Obat Covid-19
Menurut dia, dari pengalaman dan pengakuan para penerima yang sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 tersebut, diharapkan orang yang telah divaksin ini mengajak dan meyakinkan keluarga, saudara, tetangga, teman, agar mengikuti vaksinasi COVID-19 serta menjadi penyampai kabar baik terkait vaksinasi COVID-19.
"Kita bersyukur hingga saat ini, belum ada penolakan vaksin ini. Bahkan masyarakat cukup antusias untuk mengikuti vaksin COVID-19," katanya.
Ia menambahkan vaksinasi COVID-19 adalah upaya pemerintah dalam melakukan percepatan penanganan COVID-19, di samping terus melaksanakan 3T (tracing, testing, treatment).
"Tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 dan sekarang tenaga kesehatan menjadi pelopor dalam vaksinasi COVID-19. Untuk itu mari kita menjadi garda terdepan dalam mengatasi pandemi ini dengan mendukung dan mengikuti vaksinasi COVID-19," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika