REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Utusan Myanmar untuk PBB di New York berjanji akan melawan setelah junta, yang memecatnya karena ia mendesak negara-negara menggunakan "segala cara" untuk menindakkudeta 1 Februari terhadap pemimpin terpilih negara itu, Aung San Suu Kyi.
"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," kata Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)Kyaw Moe Tun kepada Reuters, Sabtu (27/2).
Televisi pemerintah Myanmar pada Sabtu (27/2) mengumumkan bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat karena mengkhianati negara. PBB tidak secara resmi mengakui junta sebagai pemerintah baru Myanmar karena belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun, kata seorang pejabat PBB, yang berbicara tanpa menyebut nama.
Dengan demikian, Kyaw Moe Tun tetap menjadi duta besar Myanmar untuk saat ini."Kami belum menerima pernyataan apa pun mengenai perubahan perwakilan Myanmar di PBB di New York," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.
Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, pada Jumat (26/2) memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB agar tidak mengakui atau melegitimasi junta Myanmar. Jika junta Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, mencoba untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan mengirim utusan baru untuk PBB, junta akan memicu pertarungan di badan dunia itu, yang dapat berujung dengan pemungutan suara di Majelis Umum PBB.